Seandainya Gayus Dibunuh

Pertama, agar terdakwa tidak melarikan diri; kedua, agar tidak menghilangkan barang bukti; dan ketiga, agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan begitu, mudahnya Gayus meninggalkan rutan dan tanpa pengawalan, kemungkinan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti itu begitu gampang dilakukannya. Dengan demikian, tujuan penahanan di rutan tidak tercapai lagi. 

Nyatanya Gayus tidak melakukan ketiga hal tersebut. Dia berkali-kali keluar rutan dan berkali-kali kembali lagi. Kalau saja dia tidak terjepret fotografer harian Kompas, barangkali dia masih akan mengulang lagi keluar masuk tahanan tanpa diketahui publik.

Akan tetapi, bagaimana jika seandainya Gayus dibunuh atau mengalami kecelakaan dan meninggal? Maka, kasus tewasnya Nasrudin Zulkarnanen, Direktur PT Rajawali Banjaran, yang melibatkan Ketua KPK Antasari Azhar, akan terulang. Dalam kasus tewasnya Nasrudin, banyak sisi gelap tentang isu pelemahan KPK yang tidak terungkap. 

Dalam kasus Gayus ini, seandainya Gayus dibunuh, banyak kasus di seputar ”mafia perpajakan” dan seputar ”mafia peradilan” hanya menjadi cerita tak berujung. Para ”mafioso” akan menari-nari dan bebas melakukan praktik permainan pajak dan permainan peradilan bersama ”Gayus-Gayus” lainnya. 

Tak tepat sasaran 

Setelah kecolongan ”pelesiran” Gayus dari rutan lalu ada gerakan ramai-ramai para akademisi dan praktisi dengan mensimplifikasikan solusi ”pemiskinan” terhadap para tahanan atau narapidana koruptor agar mereka tidak bisa seenaknya mengatur para oknum penegak hukum. Tentu usulan ini tidak tepat sasaran, terutama dalam konteks Gayus, karena belum pasti orang seperti Gayus itu keluar tahanan atas kehendak dan biaya sendiri.

Dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak dan berskala besar bisa dipastikan banyak pihak yang mempunyai kepentingan. Selama dapat mengamankan dirinya dan menyelamatkan praktik busuknya, dengan mengeluarkan dana berapa pun bagi mereka tidak menjadi soal. Mungkin bagi mereka dana yang dikeluarkan untuk ”rekanan koruptor” itu dianggap sekadar pengeluaran dana taktis atau dana pengembangan usaha.

Yang terpenting bagi mereka bisa melangsungkan usaha dan terlepas dari ancaman penjara. Bukankah dalam kamus kejahatan berlaku rumus kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan lainnya, kejahatan ditutup dengan kejahatan pula. Bahkan, kalau perlu, membunuh pun bisa jadi pilihan. 

IMAM ANSHORI SALEH 
Mantan Anggota Komisi III DPR