Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Resmi Setujui Dana Rp 150 Miliar

Kompas.com - 29/10/2010, 15:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengatakan, Jumat (29/10/2010) sore ini parlemen akan menandatangani surat persetujuan pengucuran dana sebesar Rp 150 miliar yang diperuntukkan untuk membantu korban bencana alam banjir bandang di Wasior, Papua Barat, erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah, dan Tsunami di Mentawai.

"Pada Jumat sore ini saya teken. Dana sebesar Rp 150 miliar ini on call, bisa digunakan kapan saja," kata Priyo kepada para wartawan, Jumat di Gedung DPR RI, Jakarta.

Persetujuan ini dilakukan setelah pimpinan DPR melakukan rapat secara maraton dengan Badan Anggaran DPR RI, Komisi VIII, Menteri Keuangan Agus Martowardjojo dan jajarannya, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif. "Mudah-mudahan ikhtiar yang kami lakukan ini dapat membantu korban," kata Priyo.

Pada kesempatan tersebut, Priyo mengatakan, sejak hari pertama bencana erupsi Gunung Merapi dan Tsunami di Mentawai, anggota DPR yang berasal dari, masing-masing daerah pemilihan, yakni Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat, telah berada di lokasi. "Mereka sudah berada di lokasi, berlumpur-lumpur, dan berdebu-debu," katanya.

Ditambahkan, dalam waktu dekat, Priyo, bersama perwakilan fraksi dan Komisi VIII DPR RI akan berkunjung ke lokasi Gunung Merapi untuk memonitor anggaran yang telah disetujui Parlemen. "Kami, DPR, akan menjalankan fungsi sebagai pengawas. Kami ingin memastikan anggaran, seluruh mesin-mesin, dan alat negara telah bekerja sebagaimana mestinya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com