Pansus RUU OJK Berkunjung ke 4 Negara

Kompas.com - 25/10/2010, 12:27 WIB
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Khusus RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Komisi XI menjadwalkan akan melawat ke empat negara dalam rangkaian pembahasan RUU tersebut. Sebanyak tiga puluh anggota Pansus, akan dibagi dalam dua delegasi yang masing-masing akan studi banding di dua negara Asia dan dua negara Eropa.

Anggota Panitia Khusus RUU Otoritas Jasa Keuangan, I Wayan Gunastra, mengatakan, sebanyak 15 orang berangkat ke Korea Selatan dan Jepang. Lima belas orang lainnya akan bertandang ke Inggris dan Jerman.

"Yang berangkat, ada 30 anggota pansus, dibagi dua. Ke Korea dan Jepang, yang Eropa ke Inggris dan Jerman," kata Wayan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/10/2010).

Wayan sendiri akan turut dalam kunjungan kerja ke Korea Selatan dan Jepang. Apa dasar pemilihan dua negara tersebut? Ternyata, salah satunya pertimbangan jarak kedua negara.

"Sengaja memilih dua negara di Asia dan Eropa. Jepang-Korea deket, jadi lebih efisien," kata anggota Fraksi Partai Demokrat ini.

Secara substansi, Panitia Khusus ingin mempelajari mengenai praktik otoritas jasa keuangan di kedua negara, terutama terkait pembiayaan dan koordinasi dengan bank sentral. Dikatakan Wayan, tak cukup hanya mengumpulkan bahan mengenai praktik otoritas jasa keuangan di sejumlah negara. Dibutuhkan pengalaman melihat langsung di negara yang bersangkutan. Korea Selatan, menurut dia, salah satu contoh negara yang berhasil dalam menjalankan otoritas jasa keuangan.

"Perlu studi banding mempelajari yang sudah sukses dan negara yang belum sukses sebagai bahan pertimbangan menyusun OJK. UU Otoritas Jasa Keuangan harus diproses karena amanat UU Bank Indonesia yang mengharuskan Otoritas Jasa Keuangan terbentuk Desember 2010," ujarnya.

Namun, hingga saat ini, Panitia Khusus masih menunggu konfirmasi dari negara yang dituju atas kesediaan mereka menerima delegasi parlemen Indonesia. Diperkirakan, kunjungan kerja akan dilakukan dalam sepekan. Berapa anggaran yang dihabiskan untuk kunjungan kerja ini?

"Tanya ketua (Ketua Panitia Khusus Nusron Wahid) deh, soal anggarannya," kata Wayan.

Meskipun derasnya kritik dari publik, Wayan mengatakan, khusus pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan mengharuskan timnya bertandang ke negara-negara yang akan dijadikan contoh berhasil dan gagal.

"Kan, untuk kepentingan negara kita. Selama itu memang untuk kepentingan negara dan kesempurnaan UU, (kunjungan ke luar negeri) sah-sah saja," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

    Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

    Nasional
    Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

    Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

    Nasional
    DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

    DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

    Nasional
    Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

    Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

    Nasional
    Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

    Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

    Nasional
    18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

    18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

    Nasional
    Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

    Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

    Nasional
    18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

    18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

    Nasional
    Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

    Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

    Nasional
    Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

    Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

    Nasional
    KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

    KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

    Nasional
    Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

    Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

    Nasional
    Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

    Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

    Nasional
    Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

    Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

    Nasional
    ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

    ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.