Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wah... Komisi XI Juga ke 4 Negara

Kompas.com - 23/10/2010, 14:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kritikan dan protes publik atas kegiatan kunjungan kerja DPR ke luar negeri tak membuat komisi ataupun alat kelengkapan Dewan menyurutkan langkah. Setelah kunjungan Badan Kehormatan DPR ke Yunani disorot tajam, Komisi Keuangan dan Perbankan (Komisi XI) tetap akan melanjutkan rencana kunjungannya ke empat negara dalam waktu dekat ini.

Dalam sebuah diskusi, Sabtu (23/10/2010) di Jakarta, anggota Komisi XI Arief Budimanta mengatakan, komisinya akan mengunjungi Inggris, Jerman, Korea, dan Jepang dalam rangka penyelesaian RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami akan melakukan kunjungan kerja dalam rangka pembahasan RUU OJK. RUU OJK akan memberikan implikasi yang luar biasa terhadap sistem keuangan di Indonesia karena lembaga ini akan memiliki kewenangan yang luar biasa dalam mengawasi industri jasa keuangan," papar Arief memberikan latar belakang pembahasan RUU OJK.

Kunjungan ke empat negara, menurutnya, penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana industri jasa keuangan berjalan di negara-negara tersebut. "Bagi Indonesia, ini hal yang baru. Di mana kita tahu, industri keuangan ini rawan terjadi white collar crime karena perkembangan produk jasa keuangan dari berbagai industri tidak bisa diikuti secara cepat oleh masyarakat. Jika dibandingkan dengan negara maju, hal seperti ini masih relatif baru sehingga kita perlu belajar dari negara yang sudah lebih dulu mengimplementasikannya," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Meski menuai kritik tajam, ia mengatakan, Dewan harus tetap berjalan. Menurutnya, kunjungan kerja tetap memberikan manfaat. Dewan membutuhkan pembanding dari praktik di negara lain untuk menghasilkan regulasi yang baik. Di setiap negara, para anggota yang turut dalam rombongan dijadwalkan akan tinggal selama empat hari. Mengapa harus jauh-jauh belajar ke empat negara?

"Oke, informasi bisa di-googling. Tapi, ada hal-hal yang sifatnya konfidensial yang untuk mendapatkannya kita harus ke sana," kilah Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

    Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

    Nasional
    Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

    Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

    Nasional
    Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

    Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

    Nasional
    Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

    Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

    Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

    Nasional
    Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

    Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

    Nasional
    14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

    14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

    Nasional
    Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

    Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

    Nasional
    Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Nasional
    Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

    Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

    Nasional
    SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

    SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

    Nasional
    Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

    Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

    Nasional
    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

    Nasional
    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Nasional
    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com