Djoko Bantah Operasi Militer di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto membantah bahwa pemerintah telah melakukan operasi militer diam-diam di Papua sejak tahun 2004, seperti yang disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

"Tidak benar seolah negara masih lakukan operasi militer," kata Djoko kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/10/2010).

Didampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Djoko mengakui kebenaran video kekerasan berjudul "Indonesia Military Ill-Treat and Torture Indigenous Papuans" yang ditayangkan YouTube sejak Sabtu lalu.

Ditekankan Djoko, pemerintah menekankan pendekatan kebijakan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dalam mengelola Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam. Ke depan, Djoko mengatakan, perlu pembekalan kepada para prajurit TNI soal tugas mereka di Papua.

"Perlu ditekankan, fokusnya adalah bagaimana keberadaan mereka di sana dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, bukan malah menimbulkan rasa antipati masyarakat terhadap TNI. Jadi, TNI bisa membangun desa, menjadi guru, membangun kampung," kata Djoko.

Ketua Komnas HAM Ifhdal Kasim mengatakan, peristiwa penyiksaan yang termuat dalam video tersebut bukan terjadi satu atau dua kali. Berdasarkan catatan Komnas HAM, pada 2010, ada 11 kasus kekerasan di Puncak Jaya. "Memang ada pelanggaran hak asasi manusia di sana semenjak penambahan pasukan tersebut, yaitu penyiksaan, pembunuhan, penangkapan, dan pengusiran secara paksa," katanya.