Jangan Sampai Rakyat Papua Sakit Hati

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasca-bencana banjir bandang di Wasior, Papua Barat, pemerintah dinilai terlalu sibuk berwacana mencari penyebab banjir ketimbang sibuk mengirim bantuan ke lokasi bencana. Komnas HAM khawatir, sikap pemerintah ini akan menyakiti perasaan masyarakat di Papua Barat.

"Pemerintah lebih sibuk menyoal sumber banjir, bukan mempercepat bantuan. Harusnya langsung ke sana dan melihat apa yang harus dilakukan," ujar Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (14/10/2010).

Ia berharap, bencana Wasior bisa menjadi momentum untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. "Kita sadar bahwa ada ketegangan hubungan antara Jakarta dan Papua. Pemerintah harus menjadikan ini jalan pembuka untuk dialog dan damai seperti waktu tsunami Aceh lalu," ungkap Ifdhal.

Ia menangkap kesan, Papua mendapat perlakuan berbeda dibanding daerah-daerah lainnya. Ifdhal khawatir, hal ini menyakiti hati rakyat Papua. "Jangan sampai masyarakat Papua sakit hati. Ini kan masalah sosial, jangan sampai nanti menjadi masalah politik," ungkapnya.

Komnas HAM mencatat, pascabanjir bandang yang menewaskan lebih dari 150 orang tersebut, sebanyak 6.000 orang melakukan eksodus ke Kota Wamena dan lainnya. Mereka berkumpul dan mencari tempat pengungsian sendiri. "Mereka mengungsi itu inisiatif mereka sendiri, bukan karena disediakan pemerintah," tutur Ifdhal.