Jabatan BHD Bakal Diperpanjang?

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemungkinan akan memperpanjang masa jabatan Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri (BHD) sebagai Kepala Polri. Pasalnya, hingga saat ini, Presiden belum menyerahkan calon pengganti BHD kepada Komisi III DPR untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan.

Hal itu disampaikan Aziz Syamsudin, Wakil Ketua Komisi III DPR dan Nasir Djamil selaku anggota Komisi III DPR ketika dihubungi pada Minggu (3/9/2010) saat dimintai tanggapan mengani belum diserahkannya nama calon kapolri oleh Presiden.

Alasan memperpanjang jabatan BHD, menurut Nasir, lantaran banyaknya kasus kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini, seperti kasus teroris di Sumatera Utara, kerusuhan di Tarakan, Kalimantan Timur, dan kejahatan lainnya yang perlu penanganan serius oleh Polri.

Selain itu, Nasir menilai bahwa Presiden masih mempertimbangan dua calon yang diserahkan BHD, yakni Komjen Imam Sudjarwo (kini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri) dan Komjen Nanan Soekarna (kini menjabat Inspektur Pengawasan Umum Polri). "Apalagi mengusulkan Imam (lulusan Akpol tahun 1980), masih banyak senior-senior di atasnya. Perlu pertimbangan sekelilingnya," ucap politisi dari F-PKS itu.

Menurut Aziz, alasan perpanjangan masa jabatan mungkin terjadi lantaran waktu pensiun BHD semakin dekat, yakni 10 Oktober 2010. "Mepet sekali. Perpanjang mungkin setahun, paling tidak enam bulan. Tidak mungkin hanya beberapa bulan," ujar anggota dari F-Golkar itu.

Kepala Bidang Penerangan Umum Polri Kombes Marwoto Soeto memprediksi, pergantian pimpinan Polri akan meleset dari perkiraan. "Paling mundur seminggu. Kalau cuma seminggu atau dua minggu enggak perlu keppres (keputusan presiden). Tapi kalau kalau sebulan perlu keppres," kata Marwoto ketika dihubungi.