Kebijakan Masalah Teroris Perlu Diubah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta segera menyusun perubahan kebijakan dengan pendekatan yang jauh lebih cerdas dan tepat dalam menangani berbagai aksi terorisme, ketimbang tetap berpatokan pada cara yang ditempuh sekarang.

Jika tidak, diyakini tingkat eskalasi sekaligus kualitas aksi perlawanan balik (retaliasi) kelompok teroris bakal semakin meningkat. Malah bukan tidak mungkin akan melebar ke kalangan masyarakat sipil, dengan korban yang semakin spesifik.

Peringatan itu disampaikan staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) yang juga analis isu sektor keamanan, Andi Widjojanto, Rabu (22/9), saat dihubungi Kompas, menanggapi serangan kelompok teroris ke Markas Kepolisian Sektor Hamparan Perak, Medan, Sumatera Utara pada Rabu dini hari.

Bisa dipastikan pihak kepolisian khususnya Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror memang tidak punya pilihan selain meningkatkan langkah represif mereka terhadap para teroris. namun hal itu berisiko justru balik memicu langkah retaliasi yang tak kalah keras dari para teroris tadi, ujar Andi.

Serangan teroris di Medan menunjukkan kondisi itu selain juga fakta kemampuan dan kenekatan para teroris semakin meningkat. Dalam konteks itu negara dinilai juga sudah gagal menjadi satu-satunya pihak yang berhak memonopoli penggunaan kekerasan dalam hal ini terkait peredaran senjata.

Padahal Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang paling ketat di dunia dalam mengatur peredaran senjata. Andi juga mengingatkan, jika pemerintah gagal mencari cara baru yang jauh lebih efektif dan tepat dalam menghadapi persoalan ini, maka hal itu berarti Indonesia akan semakin dekat dengan sejumlah negara gagal lain macam Pakistan, Afghanistan, maupun beberapa negara di Afrika lain macam Somalia.

Tambah lagi Indonesia, dalam hal ini region Asia Tenggara, menurut Andi memang diyakini telah lama diincar kelompok jaringan teroris global macam Al-Qaeda untuk dijadikan alternatif negara basis gerakan mereka apalagi setelah posisi mereka semakin terdesak pasca naiknya Barrack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat.

Pemerintahan Obama telah membuat kebijakan menarik pasukannya dari Irak dan memperkuat kehadiran tentara mereka di Afghanistan, negara yang diyakini menjadi tempat persembunyia pentolan Al-Qaeda, Osama Bin Laden, beserta jaringannya. Selain region Asia Tenggara, macam Indonesia dan Thailand Selatan, kelompok teroris global juga diyakini punya pilihan tempat lain seperti Somalia di Afrika.

Kalau kebijakan dan langkah yang diambil terkait penanganan terorisme ini tidak diubah, yang muncul nantinya hanya aksi-aksi nekat para teroris. "Jika tidak hati-hati kemungkinan masalah terorisme di Indonesia tidak lagi sekadar persoalan domestik melainkan mengundang keterlibatan jaringan internasional," ujar Andi.