Kaji Ulang Gedung Baru DPR

Jakarta, Kompas - Pemerintah tidak bisa mencegah pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,6 triliun. Pemerintah hanya meminta Sekretaris Jenderal DPR mengingatkan agar pembangunan gedung itu lebih efisien, efektif, dan tidak mewah. Namun, sejumlah kalangan di DPR justru meminta agar pembangunan gedung baru itu dikaji ulang.

”Saya tidak mendalami masalah itu dan tidak ikut campur dalam persoalan itu lebih jauh, tetapi kami bisa melalui Sekjen DPR sebagai unsur pemerintah untuk mengingatkan masalah- masalah itu,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat ditanya seusai menghadiri rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (2/9).

Menurut Hatta, upaya pemerintah mengingatkan melalui Sekjen DPR diyakininya akan berhasil. ”Sebab, DPR juga saya kira tidak akan senang dengan sesuatu yang tidak banyak memberikan manfaat bagi rakyat itu,” katanya menambahkan.

Pertimbangan lebih efisien itu terutama soal peruntukan ruang di gedung baru tersebut. Sebut saja mengganti ruang rekreasi dan spa atau ruang-ruang yang tidak bermanfaat dengan mengubah menjadi ruang yang bermanfaat, seperti ruang perpustakaan yang representatif ataupun ruang presentasi produk-produk perundang-undangan yang sudah dihasilkan DPR, serta ruang bagi penyambutan tamu-tamu negara asing yang berkunjung ke DPR.

Namun, Hatta mengaku bisa membaca suasana internal DPR, yang kini terjadi perdebatan antara pro dan kontra. ”Selain fraksi kami, Partai Amanat Nasional yang mengkritik, Wakil Ketua DPR Pramono Anung pun ikut mengkritik karena pembangunan gedung DPR itu dinilai terlalu mewah,” ujar Hatta.

Ditanya mengapa saat pembahasan APBN di DPR, wakil pemerintah tidak menolak usulan pembangunan gedung baru DPR yang sangat mewah itu, Hatta mengaku, pemerintah tentu tidak terlalu merinci melihat usulan pembangunan gedung baru DPR tersebut.

”Ya, tentu, karena pemerintah tidak melihat rancangan dan lain-lainnya waktu itu. Sebab, itu, kan kewenangan DPR. Akan tetapi, kami akan bicarakan dengan Sekjen DPR,” ujar Hatta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Kamis, belum menyatakan sikap. ”Belum ada arahan langsung dari Presiden terkait itu,” ujar Julian.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang ditanya pers seusai mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, juga mengaku belum bisa mengomentari masalah pembangunan gedung DPR itu. ”Saya, kan, baru, saya masih pelajari dan mengkajinya dulu,” ujarnya.

Sebaliknya di tubuh DPR, penolakan terhadap rencana pembangunan gedung baru itu malah menguat. ”Terus terang saya malu dengan rencana pembangunan gedung baru. Apalagi pembangunan gedung dilakukan di tengah-tengah situasi masyarakat yang masih seperti ini,” kata anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis. Ia meminta pimpinan DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) mengkaji ulang rencana pembangunan gedung berlantai 36 tersebut.