Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muladi: Perang Jalan Terakhir

Kompas.com - 02/09/2010, 14:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak melulu mendapat hujatan. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Muladi justru angkat topi atas pidato Presiden SBY di Mabes TNI, Cilangkap, Rabu (1/9/2010) malam.

"Banyak mudharatnya kalau kita mengambil kekerasan, apalagi menutup kedubes. Perang dan penutupan hubungan diplomatik merupakan upaya terakhir," ujar Gubernur Lemhannas Muladi di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/9/2010).

Menurut Muladi, penyelesaian secara diplomasi merupakan langkah tepat mengingat Indonesia menjadi pelopor berdirinya ASEAN. "Jadi ini Indonesia diuji sampai seberapa jauh menjadi pelopor ASEAN," ungkapnya.

Bukan hanya itu, lanjut Muladi, pilihan berdiplomasi dalam menyelesaikan sengkarut hubungan dengan Malaysia lantaran belum terjadi agresi atas kedaulatan Indonesia.

"Ini tidak ada agresi, dan kita juga tidak agresi. Karena kalau ada agresi, ada ketentuan dalam hukum internasional, agresi itu kejahatan internasional, dan bisa dihadapi secara kolektif," urainya.

Mantan Menteri Kehakiman ini menjelaskan, permasalahan krusial saat Ini hanya sebatas perselisihan perbatasan karena belum adanya perjanjian yang telah disepakati kedua pihak.

"Semalam isi pidato SBY subtansial, tapi memang dengan penampilan lunak," katanya seraya berharap Menlu Marty Natalegawa menindaklanjuti pidato SBY secara tajam.

"Saya berharap Menlu (Marty Natalegawa) seperti Ali Alatas, harus sistematis, dan penguasaan hukum internasional kuat," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

    Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

    Nasional
    PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

    PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

    Nasional
    Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

    Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

    Nasional
    4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

    4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

    Nasional
    DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

    DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

    Nasional
    Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

    Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

    Nasional
    Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

    Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

    Nasional
    Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

    Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

    Nasional
    Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

    Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

    Nasional
    Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

    Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

    Nasional
    Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

    Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

    Nasional
    Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

    Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

    Nasional
    Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

    Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

    Nasional
    Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

    Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

    Nasional
    Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

    Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com