Pembangunan Gedung Bentuk Pengabaian

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia (TII) Teten Masduki mengakui rencana pembangunan gedung baru DPR merupakan bentuk pengabaian para elit di pemerintah, mulai dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Keuangan, hingga para elit politik di DPR.    

"Kalau para elit politik partai-partai besar sudah jelas, mereka abai. Akan tetapi, pengabaian juga terjadi di tingkat pemerintah. Presiden seharusnya lebih memiliki kesempatan untuk meminta, misalnya Ketua DPR mengingat kesamaan partai politik dan posisi Presiden yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Sebagai partai yang memiliki kursi mayoritas di DPR, Presiden juga bisa menggunakan kewenangannya mencegah lolosnya usulan pembangunan gedung baru itu," kata Teten, saat diminta tanggapannya oleh Kompas di Jakarta, Rabu (1/9/2010) sore tadi .

Mengenai pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie bahwa pembangunan gedung baru DPR merupakan bentuk dari reformasi, Teten mengatakan, rReformasi dimulai dari mental dan pemikiran, bukan dari gedung baru.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Ashar Azis, yang pernah menjadi Ketua Badan Anggaran DPR mengakui, pada APBN 2009 dana pembangunan gedung baru DPR sudah ada. Namun, rencana pelaksanaan pembangunannya pernah dibatalkan.

"Mungkin karena waktu itu mau pemilu, sehingga dihentikan. Sekarang, karena jauh dari pemilu, mau dilaksanakan lagi," ujarnya.