FPI: Dewan Pers Jangan Jadi Dewan Porno

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Bidang Nahi Mungkar Habib Rizieq Syihab mengkritisi pernyataan Dewan Pers yang mengatakan bahwa vonis Mahkamah Agung terhadap Pemimpin Redaksi Majalah Playboy adalah kriminalisasi pers.

"Majalah Playboy melanggar delik kesusilaan dan ini tidak diatur UU Pers sehingga yang berlaku KUHP. Jangan Dewan Pers membela produk porno. Dewan Pers jangan jadi dewan porno," kata Munarman, mantan Direktur YLBH Jakarta, Kamis (26/8/2010) di Markas FPI, Jakarta.

Diingatkan Munarman, posisi Dewan Pers tidak lebih tinggi dari Mahkamah Agung dalam menentukan status hukum perkara.

Hal senada disampaikan Ketua Umum DPP FPI Habib Rizieq Syihab. "Jadi, Dewan Pers silakan urusin pers saja," katanya.