Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

EPG: Usut Pembakar Bendera Malaysia

Kompas.com - 26/08/2010, 09:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Eminent Persons Group (EPG) Indonesia-Malaysia, Musni Umar, menyatakan dukungannya pada langkah pemerintah untuk bertindak tegas terhadap Malaysia. Namun, amat tidak setuju jika tindakan tegas dimaknai sebagai pemutusan hubungan diplomatik.

"Saya dapat memastikan, pemutusan hubungan diplomatik adalah langkah yang sama sekali tidak tepat karena hampir tidak ada manfaatnya, kecuali memuaskan amarah dan nafsu, yang sesungguhnya di bulan Ramadhan ini di kala umat Islam berpuasa, harus dikendalikan," ujar Musni di Jakarta, Kamis (26/8/2010).

Apa yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dengan mengeluarkan nota protes adalah langkah diplomatik yang tegas. Langkah selanjutnya yang diharapkan adalah pembentukan tim investigasi bersama Indonesia-Malaysia untuk menyelidiki kebenaran tuduhan pelanggaran batas teritorial Indonesia.

Oleh karena itu, wilayah terjadinya insiden diduga daerah yang masih dipersengketakan, maka pembentukan tim perunding Indonesia yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan disambut baik Malaysia untuk merundingkan batas wilayah kedua negara adalah langkah yang tepat dan bersifat solutif supaya peristiwa serupa tidak terulang.

Mengenai demonstrasi yang dilakukan pemuda Indonesia di Kedubes Malaysia di Jakarta dan pemuda UMNO di Kedubes RI di Kuala Lumpur adalah sah karena merupakan pencerminan pengamalan demokrasi. Namun, pembakaran bendera Malaysia dan pelemparan najis dan kotoran di Kedubes Malaysia di Jakarta tidak bisa diterima karena tidak mencerminkan perilaku masyarakat yang berbudaya.

"Karena itu, harus dikecam dan diusut polisi, dan dihukum pelakunya. Jangan dibiarkan demo disertai tindakan anarkis dan brutal sebab bisa menjadi budaya yang destruktif," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Nasional
    Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

    Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Nasional
    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Nasional
    Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Nasional
    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com