Dikhawatirkan, Daerah Suburkan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan pemerintah untuk mentransfer langsung dana bantuan operasional sekolah (BOS) ke daerah senilai Rp 16 triliun pada Oktober mendatang dinilai sangat dilematis jika hanya dikaitkan dengan otonomi daerah dan birokrasi. Keputusan itu dikhawatirkan hanya menambah besar peluang dana BOS dikorupsi.

Demikian ditegaskan Koordinator Divisi Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (19/8/2010). Selama ini, menurut Ade, pelaku korupsi bukan cuma sekolah, tetapi juga dinas-dinas pendidikan.

"Kalau kewenangan ada di tangan mereka akan banyak uang hilang. Yang kami temukan selama ini banyak Dinas Pendidikan memaksa sekolah untuk ambil uang BOS. Contoh, pengawas bikin LKS dan dijual paksa ke sekolah, sementara sekolah harus membayarnya pakai uang BOS dari pusat. Ini sudah carut marut," tutur Ade.

"Keputusan pemerintah ini hanya akan menambah masalah selama pemerintah pusat belum memetakan mekanisme BOS ini dari pusat ke daerah. Dilematis memang, karena itu koordinasinya harus bagus," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya, seusai memberikan penghargaan kepada Peraih Prestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, Rabu (18/8/2010) kemarin, di Jakarta, Mendiknas Mohammad Nuh mengatakan, anggaran dan pengelolaan BOS akan langsung diserahkan ke setiap daerah mulai 2011.

Di dalam RAPBN 2011 yang akan disahkan Oktober 2010 mendatang disebutkan, anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) sekitar Rp 16 triliun akan langsung ditransfer ke daerah.