Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi II: Andi Nurpati Harus Hadir!

Kompas.com - 14/07/2010, 16:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi II DPR mendesak Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Abdul Hafiz Anshary untuk menghadirkan anggota KPU nonaktif, Andi Nurpati, dalam rapat kerja pekan depan.

Ketua Komisi II Chairuman Harahap mengatakan, Andi harus menjelaskan sikap dan pernyataannya selama ini terkait pilihan untuk bergabung ke Partai Demokrat. "Andi Nurpati harus hadir dalam pertemuan ini. Kalau KPU tidak bisa menghadirkan, kami yang akan memanggil," kata Chairuman dalam rapat kerja dengan KPU dan Dewan Kehormatan KPU, Rabu (14/7/2010) di Gedung DPR, Jakarta.

Selama belum ada keputusan presiden yang menyatakan bahwa Andi diberhentikan secara tetap, menurut Chairuman, Ketua KPU bisa memerintahkan Andi untuk turut hadir. "Yang bersangkutan masih di bawah komando Ketua KPU karena masih diberhentikan sementara," ujar politisi Partai Golkar ini.

Rapat dengan KPU, Dewan Kehormatan, dan Andi Nurpati dijadwalkan pada Selasa, 20 Juli 2010. Jika sebelum hari itu sudah ada keputusan pemberhentian dari Presiden, Chairuman mengatakan, Andi tetap harus memenuhi panggilan Dewan. Pilihan sikap Andi Nurpati yang meninggalkan KPU dan beralih menjadi politisi dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap kode etik.

Sementara itu, KetuaKPU, Abdul Hafiz Anshary mengatakan, dia akan berupaya menghubungi Andi dan memintanya memenuhi panggilan Komisi II. "Bisa atau tidak, saya tidak tahu karena belum dihubungi. Nanti saya akan menyampaikan kepadanya kalau sudah ada undangan resmi dari Komisi II," kata Hafiz.

Andi Nurpati saat ini tercatat sebagai Ketua Divisi Komunikasi DPP Partai Demokrat. Meski belum ada keputusan tetap mengenai pemberhentiannya sebagai anggota KPU, Andi turut dilantik bersama para pengurus DPP Partai Demokrat pada akhir pekan lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com