Pimpinan KPK Harus Kuat Dukungan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Todung Mulya Lubis mengatakan, sosok pimpinan KPK terpilih harus memiliki dukungan politik yang kuat. Dukungan ini harus digalang pascaterpilih sebagai pimpinan KPK.

Dikatakan Todung, dukungan politik itu bisa berasal dari kekuatan politik maupun publik. "Dukungan politik setelah terpilih, jangan pada saat pencalonan. Inilah tantangan pimpinan KPK. Pimpinan KPK mesti merebut dukungan politik, bisa juga dari rakyat," kata Todung, dalam diskusi "Komitmen Calon Pimpinan KPK dalam Pemberantasan Korupsi", di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (30/6/2010).

Minimnya dukungan politik, kata Todung, akan membuat langkah pemberantasan korupsi tersendat-sendat. Selain dukungan politik, pimpinan KPK juga diharapjan memiliki kreativitas.

"Sebab, KPK itu diberi kewenangan yang super untuk mensupervisi lembaga lainnya. Saya melihat KPK, KY, LPSK, PPATK, plus Polri dan Kejaksaan adalah lembaga yang sangat strategis untuk bersinergis. Kalau bersaing, tidak bisa memberantas korupsi karena akan ada egoisme lembaga. Kreativitas pimpinan KPK dibutuhkan untuk sinergi antar lembaga. Kalau hanya KPK sendiri, tidak mungkin berhasil," papar Ketua Dewan Pengurus Transparancy International Indonesia ini.

Todung mengungkapkan, selain dukungan politik dan kreativitas, pimpinan KPK juga harus memiliki integritas dan kemampuan leadership atau kepemimpinan. Syarat ini dijadikannya syarat utama. Setelah kasus cicak vs buaya, KPK dinilainya mengalami demoralisasi.

"Kalau pimpinan KPK goyah, tidak confidence, bagaimana KPK bisa berjalan efektif. Bagaimana KPK bisa menjadi pemimpin, mensupervisi pemberantasan korupsi?," ujarnya.

Apalagi, saat ini, KPK menghadapi tantangan dari para koruptor yang melakukan serangan balik (corruptor fight back). Salah satu bukti adalah upaya mengkriminalisasi para pimpinan KPK.