Watak Politik Muhammadiyah

Sedari Sidang Tanwir Denpasar itu, Muhammadiyah sudah memutuskan tidak ada hubungan struktural dan afiliasi dengan parpol mana pun.

"Masalahnya, memang terletak pada penerapan terkait era sekarang yang bersifat multipartai. Ada yang berharap netralitas Muhammadiyah itu pasif, tapi kita sudah sepakat dengan netralitas aktif," katanya.

Dalam netralitas aktif itu, katanya, Muhammadiyah akan ke mana-mana, sehingga keterlibatan warga Muhammadiyah dalam politik praktis akan ada di PAN, PMB, PPP, Golkar, PDIP, Partai Demokrat, dan sebagainya.

"Jadi, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam tidak mungkin untuk tidak berpolitik, karena Islam juga mengatur segala aspek kehidupan, termasuk politik, tapi khusus politik praktis akan ke mana-mana," katanya.

Amar makruf nahi munkar Secara historis, politik yang melekat pada Muhammadiyah adalah politik kebangsaan yang sering disebut dengan politik "amar makruf nahi munkar" (mengajak ke kebaikan dan mencegah kemungkaran).

Bahkan, para pemimpin terdahulu di Muhammadiyah sangat aktif berpolitik seperti KH Ahmad Dahlan di Budi Utomo atau KH Mas Mansur dalam BPUPKI.

"Artinya, Muhammadiyah itu tidak segan-segan menjadi pengeritik paling depan jika pemerintah bertindak salah, tapi Muhammadiyah juga akan menjadi pendukung terdepan jika pemerintah memang benar," kata Din Syamsudin.

Oleh karena itu, katanya, Muktamar Satu Abad di Yogyakarta akan menjadi pertaruhan gerakan penjaga "perjalanan" sejarah bangsa itu dalam memberikan sumbangsih untuk bangsa dan negara.

Pandangan senada diungkapkan Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) PP Muhammadiyah, Hajriyanto Y. Tohari, yang juga salah seorang politikus Muhammadiyah.

"Secara organisasional, Muhammadiyah memang menyatakan dirinya sebagai tidak memiliki afiliasi politik dengan partai politik mana pun, tidak berpolitik praktis, dan membebaskan warganya untuk memilih dalam pemilihan umum atau pilkada," katanya.