Berikan Hak Memilih kepada TNI
Politisi sibuk dengan isu-isu artifisial sehingga dalam waktu 10 tahun ini gagal membentuk fondasi sistem politik modern. Sindiran terhadap politisi pun muncul dari berbagai pihak.
Mengapa setelah 10 tahun sejak reformasi digulirkan masalah ini tidak bisa dituntaskan? Bukankah ini indikasi kegagalan atau ketidakpedulian? Atau, barangkali semua ini terjadi karena para politisi tidak mampu menahan diri dari godaan persaingan untuk merebut pengaruh dari TNI?
Pemberian hak untuk memilih kepada TNI tidak perlu dikhawatirkan jika dipagari dengan aturan-aturan operasional yang ketat.
Pertama, pemilu harus dilaksanakan pada hari libur. Anggota TNI harus memilih di TPS di luar barak atau kompleks militer. Kecuali mereka yang sedang diterjunkan dalam tugas operasi militer, penggunaan hak pilih dilakukan di daerah tempat tinggal. Ini untuk menghindari munculnya polarisasi orientasi atau blok politik antarkesatuan.
Kedua, pada radius tertentu dari markas atau barak militer tidak diperbolehkan ada kegiatan politik, baik berupa penempelan gambar parpol maupun kegiatan-kegiatan politik. Ketiga, harus ada aturan ketat yang melarang semua anggota TNI untuk terlibat dalam penahapan penyelenggaraan pemilu.
Keempat, partai politik dilarang melakukan kunjungan ke barak militer dan pemimpin-pemimpin TNI yang biasanya dibungkus dengan istilah kunjungan silaturahmi. Kelima, semua kegiatan politik selama penahapan proses penyelenggaraan pemilu tidak boleh dihadiri oleh anggota atau kesatuan TNI. Masih banyak hal lain yang harus diatur secara rinci.
Dari argumen tersebut di atas, yang harus dipikirkan adalah kewajiban dari otoritas politik untuk merumuskan semua ketentuan di atas ke dalam aturan-aturan yang komprehensif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ini tidak hanya untuk menutup peluang anggota TNI
Terpopuler
Now Trending
