Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Inklusif, Syariat Islam Jalan Terus?

Kompas.com - 20/06/2010, 21:20 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Susilo Utomo, menilai Partai Keadilan Sejahtera tidak cukup hanya mengandalkan inklusivitas agar menjadi partai tiga besar.

"Untuk menjadi suatu partai besar bergantung pada banyak faktor. Prinsip inklusif atau terbuka hanya salah satunya," kata pengajar FISIP Undip itu di Semarang, Minggu (20/6/2010).

Menurut dia, sebuah partai bisa menjadi besar memerlukan figur yang "dramatik" dan menjadi ikon, serta mampu menarik banyak massa, seperti halnya beberapa partai yang memiliki ikon tokoh berpengaruh.

Untuk menciptakan figur seperti itu, kata dia, perlu political marketing yang tentunya membutuhkan biaya tidak sedikit. "Karena itu, mampukah PKS memunculkan figur-figur seperti itu?" katanya.

Ia mengatakan, faktor kedua yang bisa membuat sebuah partai menjadi besar adalah prinsip keterbukaan yang diusung, sebab suatu partai bisa meraih banyak pendukung apabila tidak bersifat tertutup.

"Prinsip inklusif ini tampaknya menjadi andalan PKS saat ini untuk menarik banyak massa, namun partai tersebut harus mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip itu dalam kebijakan-kebijakan yang diambil," katanya.

Susilo Utomo menyatakan, konsekuensi menjadi partai inklusif, PKS tidak boleh terjebak mengusung agenda eksklusif seperti penerapan syariat Islam dengan formalisasi pada hukum negara atau dalam menyikapi pornografi.

"PKS akan mampu menarik banyak simpati dari masyarakat jika mampu mengaktualisasikan penerapan prinsip keterbukaan seperti itu, kalau tidak bisa maka PKS tidak mungkin menarik banyak simpati," katanya.

Faktor yang tak kalah penting terkait target PKS menjadi partai tiga besar dalam Pemilihan Umum 2014 adalah kemampuan menjalin hubungan dengan Muhammadiyah, mengingat kader PKS banyak yang berasal dari ormas itu.

"Jangan sampai PKS justru berebut konstituen warga Muhammadiyah dengan Partai Amanat Nasional (PAN), karena hal tersebut justru akan membuat friksi yang merugikan perkembangan partai ke depan," katanya.

Menurut dia, PKS sebenarnya sudah menarik simpati banyak massa dengan tercitra sebagai partai yang tidak korup dan berupaya memberikan pelayanan publik secara baik kepada masyarakat.

"PKS juga banyak mengambil celah-celah permasalahan publik yang selama ini belum banyak diperhatikan pemerintah, seperti kesehatan dengan pemberian pelayanan kesehatan dan kegiatan zakat," kata Susilo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com