Simpang Siur Dana Aspirasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejak tadi malam, kabar bahwa usulan dana aspirasi Rp 15 miliar yang diusulkan Golkar telah disetujui mulai merebak. Informasi yang beredar, Badan Anggaran DPR sudah menyetujui usulan tersebut dan tinggal dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

Wakil Ketua DPR Anis Matta membantahnya. "Enggak, belum ada keputusan," kata Anis, Senin (14/6/2010) malam. Sekjen Partai Keadilan Sejahtera ini pun mengungkapkan, fraksinya akan konsisten menolak usulan tersebut.

Hari Selasa (15/6/2010) ini, informasi "golnya" usulan dana aspirasi semakin santer. Anggota Badan Anggaran, Bambang Soesatyo, mengatakan, seluruh perwakilan fraksi yang duduk di keanggotaan Badan Anggaran menyetujuinya, tanpa penolakan. "Di Banggar (Badan Anggaran) perspektif kita sama. Yang ribut hanya di luar Banggar," katanya.

Anggota Komisi XI DPR asal Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, juga membenarkan, usulan dana aspirasi yang diberi nama "Dana Percepatan Pembangunan Daerah" sudah disetujui dan menunggu keputusan di rapat paripurna. Penolakan-penolakan yang disuarakan hanya manuver politik. "Beda statement di luar sama di dalam (Badan Anggaran). Bulat setuju kok, enggak ada yang menolak," ujar Eva.

Namun, informasi ini masih simpang siur. Wakil Ketua DPR Pramono Anung masih yakin usulan tersebut tak akan lolos. "Hampir semua fraksi memberikan penolakan terhadap dana aspirasi. Tetapi, mekanismenya kan itu disampaikan oleh salah satu fraksi ketika paripurna pada waktu itu sehingga menjadi salah satu bagian proses (pembahasan) dalam rapat. Tetapi saya meyakini bahwa itu tidak mungkin untuk dilanjutkan," kata Pramono.

Pembahasan atas usulan tersebut hanya mengikuti mekanisme. "Kalau ini tetap menjadi pembahasan di panja karena sudah menjadi usul resmi. Ya ini nanti di panja ditolak. Mekanismenya seperti itu," jelasnya.

Usulan itu sesuai mekanisme akan dibawa ke rapat paripurna dan ditanggapi secara resmi oleh fraksi dan pemerintah. Kalau memang lolos di panja, keputusan final akan ditanggapi oleh semua fraksi. "Dana itu, kan, sekitar Rp 8 triliun. Bukan dana kecil. Harus ada pertanggungjawabannya. Dan saya yakin pemerintah juga tak mau ceroboh untuk hal yang secara transparansi keuangannya sulit dipertanggungjawabkan. Saya yakinlah, enggak mungkin," ujar Pramono.