Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bibit-Chandra Harus Siap Kemungkinan Terburuk

Kompas.com - 10/06/2010, 18:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, harus bersiap diri menghadapi kemungkinan terburuk atas kasus yang menjeratnya.

Pengamat hukum menilai, langkah pengajuan Peninjauan Kembali yang diambil oleh Kejaksaan Agung berpeluang besar ditolak oleh Mahkamah Agung karena melanggar Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Anggota Komisi III, Nasir Djamil, berpendapat sama. Oleh karenanya, Bibit dan Chandra disarankan menyiapkan segala bukti yang akan dijadikan senjata di pengadilan jika PK Kejaksaan Agung ditolak MA.

"Mudah-mudahan hakim MA wise. Tapi saya tidak yakin juga kalau di MA PK ini bisa lewat atau mulus. Cara terbaik, saya pikir, tinggal bagaimana pengacara dan Bibit-Chandra sendiri menyiapkan bukti bahwa dia tidak bersalah, bahwa (kasus) ini rekayasa, kalau memang berakhirnya di pengadilan," kata Nasir, Kamis (10/6/2010) di Jakarta.

Langkah kejaksaan ini menurutnya menunjukkan bahwa lembaga pimpinan Hendarman Supandji itu tidak berani all out menyelamatkan KPK. "Karena mereka sejak awal sadar bukti tidak cukup. Tetapi, posisi Jaksa Agung sangat dilematis. Kalau misalnya di-deponeering, akan menjadi preseden orang lain bisa meminta hal yang sama," kata politisi PKS ini.

"Menurut saya, memang langkah yang paling jantan ya sudah ikuti saja prosesnya, lalu diawasi ketat meskipun MA mungkin tidak akan memutuskan sesuai keinginan publik," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

    Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com