Memangnya Anggota Dewan Sinterklas?

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan bukanlah sinterklas, yang datang membawa kantong hadiah dan menyebarkannya kepada orang-orang yang didatanginya. Usulan pengalokasian dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota Dewan per tahun yang bergulir pun menuai pro dan kontra.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, mengatakan, konsep ini tak seharusnya diusulkan oleh DPR. "Jangankan diimplementasikan, dipikirkan saja sudah sebuah kejahatan karena akan banyak kerusakan yang ditimbulkan. Kita akan menciptakan kesan bahwa politisi kita orang banyak duit. Mereka dipercaya karena bisa menyiram duit. Itu bahaya," kata Sebastian dalam diskusi Polemik "Kontroversi Dana Aspirasi" di Jakarta, Sabtu (5/6/2010).

Di sisi lain, menurutnya, DPR sudah memiliki wilayah kewenangan yang jelas. Argumentasi bahwa usulan tersebut bisa menjamin pemerataan pembangunan, menurut Sebastian, tak masuk akal. DPR dengan fungsi pengawasan, seharusnya, mengawasi kerja pemerintah jika dinilai tak bisa menjalankan pembangunan secara adil.

"DPR punya tugas pengawasan. Kalau pembangunan tidak adil, di mana pengawasannya? Di DPR itu pengawasan anggaran sampai ke Satuan III untuk menjamin pemerataan. Argumen usulan ini tidak kuat. Dosa bagi DPR yang punya pikiran seperti ini," katanya.

Permintaan DPR ini akan menimbulkan preseden bagi DPRD Kabupaten/Kota. "Dan APBN kita nanti habis untuk anggota Dewan," ujar Sebastian.

Usulan ini juga dianggap membangun desain pola relasi yang sangat pragmatis antara wakil rakyat dan konstituennya. Penggunaan anggaran yang ditujukan untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur, menurut Sebastian, sudah dialokasikan melalui program pemerintah.

Selain itu, pengawasan yang tak kuat juga akan menyebabkan besarnya potensi pelanggaran. Menanggapi pernyataan Sebastian, Ketua Badan Anggaran Harry Azhar Azis, yang berasal dari fraksi pengusul, Fraksi Golkar, tetap bersikeras bahwa wacana yang digulirkan semata-mata demi kepentingan rakyat di daerah yang diwakili.

"Kalau dikatakan kejahatan dan dosa, apakah membela kepentingan rakyat dosa? Saya rela berdosa asal rakyat saya lebih sejahtera," katanya dengan nada tinggi.