Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan

Kompas.com - 22/04/2010, 11:39 WIB
Editor

Oleh Hemat Dwi Nuryanto

Saat ini berbagai produk perikanan tangkap dalam kondisi stagnan. Sebab, nelayan mengalami keterbatasan alat tangkap, terutama kapal, dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi tentang kelautan dan perikanan. Langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk pengadaan ribuan kapal tangkap bagi nelayan tidak akan optimal tanpa dukungan sistem informasi yang menggambarkan kondisi terkini kelautan dan perikanan.

Diperlukan solusi terintegrasi berupa e-ocean fisheries government, yakni sistem informasi tentang kelautan dan perikanan berbasis sistem informasi geografis (SIG) dengan kemampuan business intelligent serta memiliki keandalan interoperabilitas sehingga bisa berbagi informasi secara luas. Selain itu, berbagai basis data perikanan global dapat diakses. Contohnya, fisheris global information system yang menyediakan informasi seperti statistik perikanan, peta sebaran ikan menurut spesies, isu dan topik perikanan aktual, budidaya, perikanan laut, serta teknologi penangkapan.

Data tersebut tersedia kapan dan di mana saja kita perlukan. Selain itu, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) juga telah menyediakan data dan informasi penting tentang bagaimana profil perikanan di suatu negara dapat dipilih dengan mudah melalui situsnya.

Pada prinsipnya pengembangan e-ocean fisheries government merupakan sistem informasi nasional yang berkemampuan inteligensi sehingga pelaksanaan program dan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan akan lebih efektif. Sistem memiliki muatan dari banyak aspek, yaitu aspek ekologi, ekonomi kelautan, masalah sosial wilayah pesisir, dan tata kelola pulau-pulau kecil.

Sistem harus mudah diakses, diperbarui setiap saat, dipantau, sekaligus berfungsi sebagai sistem informasi ekosistem nasional yang saat ini telah menjadi isu penting dunia. E-ocean fisheries government bertujuan memberikan informasi yang lengkap tentang kondisi kelautan nasional, baik dari sisi sumber daya laut, keadaan perairan, cuaca, kejadian penting di laut (kecelakaan ataupun insiden), tanda-tanda navigasi laut yang sangat membantu bagi kapal berlayar di lautan kita, dan segala informasi mengenai laut.

Selain itu, data antardepartemen bisa dipertukarkan secara mudah. Contohnya, data untuk kebutuhan deteksi dan pemberantasan aktivitas illegal perikanan, antara lain track kapal ikan (posisi, kecepatan, heading), basis data SIPI, SIKPI (identitas pemilik, perusahaan, ukuran kapal, jenis alat tangkap, tanggal kedaluwarsa izin), basis data log book (jenis ikan, lokasi), basis data parameter biologi laut (klorofil, up-welling), serta basis data batas WPP.

Keberadaan ikan

Dalam kegiatan penangkapan ikan, pertanyaan klasik yang sering kali mencuat adalah di mana ikan di laut berada dan kapan bisa ditangkap dalam jumlah cukup besar. Pertanyaan penting itu perlu dijawab. Apalagi, usaha penangkapan dengan mencari habitat ikan yang tidak menentu (asal-asalan) menimbulkan risiko tinggi, yaitu pemborosan BBM, waktu, dan tenaga nelayan.

Dengan mengetahui di mana ikan bisa ditangkap dalam jumlah besar, tentu biaya operasi penangkapan bisa dihemat. Salah satu solusi terbaik adalah mengombinasikan kemampuan SIG dan pengindraan jauh kelautan. Dengan teknologi pengindraan jauh, faktor-faktor lingkungan laut yang memengaruhi distribusi, migrasi, dan kelimpahan ikan dapat diperoleh secara berkala, cepat, dan dengan cakupan area yang luas.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X