Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan

Kompas.com - 22/04/2010, 11:39 WIB
Editor

Oleh Hemat Dwi Nuryanto

Saat ini berbagai produk perikanan tangkap dalam kondisi stagnan. Sebab, nelayan mengalami keterbatasan alat tangkap, terutama kapal, dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi tentang kelautan dan perikanan. Langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk pengadaan ribuan kapal tangkap bagi nelayan tidak akan optimal tanpa dukungan sistem informasi yang menggambarkan kondisi terkini kelautan dan perikanan.

Diperlukan solusi terintegrasi berupa e-ocean fisheries government, yakni sistem informasi tentang kelautan dan perikanan berbasis sistem informasi geografis (SIG) dengan kemampuan business intelligent serta memiliki keandalan interoperabilitas sehingga bisa berbagi informasi secara luas. Selain itu, berbagai basis data perikanan global dapat diakses. Contohnya, fisheris global information system yang menyediakan informasi seperti statistik perikanan, peta sebaran ikan menurut spesies, isu dan topik perikanan aktual, budidaya, perikanan laut, serta teknologi penangkapan.

Data tersebut tersedia kapan dan di mana saja kita perlukan. Selain itu, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) juga telah menyediakan data dan informasi penting tentang bagaimana profil perikanan di suatu negara dapat dipilih dengan mudah melalui situsnya.

Pada prinsipnya pengembangan e-ocean fisheries government merupakan sistem informasi nasional yang berkemampuan inteligensi sehingga pelaksanaan program dan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan akan lebih efektif. Sistem memiliki muatan dari banyak aspek, yaitu aspek ekologi, ekonomi kelautan, masalah sosial wilayah pesisir, dan tata kelola pulau-pulau kecil.

Sistem harus mudah diakses, diperbarui setiap saat, dipantau, sekaligus berfungsi sebagai sistem informasi ekosistem nasional yang saat ini telah menjadi isu penting dunia. E-ocean fisheries government bertujuan memberikan informasi yang lengkap tentang kondisi kelautan nasional, baik dari sisi sumber daya laut, keadaan perairan, cuaca, kejadian penting di laut (kecelakaan ataupun insiden), tanda-tanda navigasi laut yang sangat membantu bagi kapal berlayar di lautan kita, dan segala informasi mengenai laut.

Selain itu, data antardepartemen bisa dipertukarkan secara mudah. Contohnya, data untuk kebutuhan deteksi dan pemberantasan aktivitas illegal perikanan, antara lain track kapal ikan (posisi, kecepatan, heading), basis data SIPI, SIKPI (identitas pemilik, perusahaan, ukuran kapal, jenis alat tangkap, tanggal kedaluwarsa izin), basis data log book (jenis ikan, lokasi), basis data parameter biologi laut (klorofil, up-welling), serta basis data batas WPP.

Keberadaan ikan

Dalam kegiatan penangkapan ikan, pertanyaan klasik yang sering kali mencuat adalah di mana ikan di laut berada dan kapan bisa ditangkap dalam jumlah cukup besar. Pertanyaan penting itu perlu dijawab. Apalagi, usaha penangkapan dengan mencari habitat ikan yang tidak menentu (asal-asalan) menimbulkan risiko tinggi, yaitu pemborosan BBM, waktu, dan tenaga nelayan.

Dengan mengetahui di mana ikan bisa ditangkap dalam jumlah besar, tentu biaya operasi penangkapan bisa dihemat. Salah satu solusi terbaik adalah mengombinasikan kemampuan SIG dan pengindraan jauh kelautan. Dengan teknologi pengindraan jauh, faktor-faktor lingkungan laut yang memengaruhi distribusi, migrasi, dan kelimpahan ikan dapat diperoleh secara berkala, cepat, dan dengan cakupan area yang luas.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Nasional
Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Nasional
Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Nasional
Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Nasional
Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Nasional
Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Nasional
Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Nasional
Wapres Ingatkan Pelaku Industri 'Fintech' Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Wapres Ingatkan Pelaku Industri "Fintech" Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Nasional
Jokowi: Pandemi Covid-19 Belum Usai, tapi Kita Akan Pulih dengan Vaksin

Jokowi: Pandemi Covid-19 Belum Usai, tapi Kita Akan Pulih dengan Vaksin

Nasional
Peringatan Hari Guru, Komisi X Minta Agenda Mensejahterakan Guru Tak Ditunda

Peringatan Hari Guru, Komisi X Minta Agenda Mensejahterakan Guru Tak Ditunda

Nasional
Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Soal Penangkapan Edhy Prabowo, Istana Tunggu Kejelasan Status dari KPK

Soal Penangkapan Edhy Prabowo, Istana Tunggu Kejelasan Status dari KPK

Nasional
Wapres Sebut Industri Teknologi Finansial di Indonesia Berkembang Pesat

Wapres Sebut Industri Teknologi Finansial di Indonesia Berkembang Pesat

Nasional
RKUHP Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021, ICJR Usul Pembahasan Dilakukan Bertahap

RKUHP Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021, ICJR Usul Pembahasan Dilakukan Bertahap

Nasional
Wapres Ingin Teknologi Biometrik Wajah Digunakan dalam Penyaluran Bantuan

Wapres Ingin Teknologi Biometrik Wajah Digunakan dalam Penyaluran Bantuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X