Studi Banding Kurang Relevan

BANDUNG, KOMPAS - Studi banding ke Bali yang dilakukan anggota Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2009 bentukan DPRD Jawa Barat terus menuai kritik. Studi banding yang dilakukan pada 3-15 April itu dinilai tidak relevan, bahkan cenderung memboroskan anggaran.

Kondisi itu seperti tergambar dari keterangan anggota Pansus LKPJ, Sugianto Nangolah, Jumat (16/4) di Bandung. Sugianto yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat menuturkan, anggota Pansus berangkat pada Selasa malam menuju Bali untuk studi banding ke DPRD Bali.

"Kami sampai di Bali Selasa malam itu juga dan menginap di Hotel Ramayana yang lokasinya berada di tepi pantai. Rencananya, Rabu pagi kami diterima oleh perwakilan DPRD Bali, tetapi ternyata anggota DPRD Bali juga sedang ke luar kota dan saya dengar ada juga yang bepergian ke Jambi," katanya ketika ditemui di Kantor DPRD Jabar.

Karena belum bisa ditemui anggota DPRD Bali, anggota Pansus LKPJ melakukan rapat internal berupa pendalaman terhadap LKPJ Gubernur Jabar 2009. Di waktu senggang, anggota DPRD menyempatkan diri berbelanja, berenang di pantai, atau beristirahat di hotel. "Ada juga yang belanja lukisan sampai Rp 5 juta," katanya.

Untuk keperluan studi banding itu setiap anggota Pansus DPRD Jabar dibekali uang saku Rp 2,4 juta. Dari total 33 anggota Pansus, hanya 20 orang yang turut kegiatan itu. Dengan perhitungan setiap orang memperoleh Rp 2,4 juta, uang saku bagi peserta studi banding mencapai Rp 48 juta. Biaya itu belum termasuk tiket pesawat pergi-pulang serta biaya akomodasi lain, seperti travel dan penginapan.

Sugianto membantah jika studi banding itu tidak terkoordinasi dengan baik, antara lain dibuktikan dengan batalnya pertemuan dengan anggota DPRD Bali pada hari pertama. Pansus LKPJ Jabar baru ditemui anggota DPRD Bali pada Kamis pagi. "Soal itu hanya kekurangcermatan komunikasi pihak sekretariat DPRD. Kami sendiri juga tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi," ujarnya.

Tidak sebanding

Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Lemlit Universitas Padjadjaran Dede Mariana mengatakan, kecenderungan pemborosan anggaran pada studi banding itu terlihat dari pemilihan daerah tujuan. "Seharusnya studi banding itu dilakukan ke daerah yang prestasinya lebih baik atau memiliki ciri yang sebanding dengan daerah asal. LKPJ Gubernur Bali dan Jabar jelas berbeda, kondisi kedua daerah juga berbeda, sehingga studi banding ke Bali kurang relevan," katanya.

Dihubungi terpisah, Ketua Pansus LKPJ Didin Supriadin berpendapat, studi banding ke Bali perlu dilakukan. Bali menjadi daerah tujuan karena merupakan satu-satunya daerah yang telah menyelesaikan rapat paripurna pembahasan LKPJ Gubernur 2009. "Kami ingin mengetahui poin-poin kritis apa yang dibahas LKPJ Gubernur Bali. Hal itu kami perlukan sebagai masukan untuk pembuatan laporan kinerja Pansus," katanya.

Tim kecil Pansus yang beranggotakan 10 orang juga dibentuk di Bali guna menyiapkan laporan kinerja Pansus LKPJ Gubernur. "Pembentukan tim kecil itu dilakukan agar Pansus tidak masuk angin," katanya. (REK)