Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terbukti, Tak Ada Korelasi "Gaji Tinggi" dan Korupsi

Kompas.com - 30/03/2010, 08:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Semangat reformasi birokrasi yang salah satunya mengedepankan upaya penumpasan praktik korupsi di lingkungan aparatur negara diterjemahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan menaikkan remunerasi (imbalan) bagi para pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan sesuai golongannya.

Kebijakan yang diambil pada 2007 itu didasarkan pada keyakinan bahwa dengan remunerasi yang "memadai", kecenderungan perilaku koruptif dari para aparatur negara akan hilang. Sejak saat itulah, jika dibandingkan dengan kementerian dan lembaga negara lainnya, remunerasi bagi pegawai Depkeu, termasuk Ditjen Pajak, merupakan yang paling tinggi.

Sayang, dalil Menkeu ternyata tidak terbukti. Reformasi birokrasi tak bisa "dibungkus" dengan remunerasi tinggi. Kasus Gayus Tambunan menjadi salah satu contoh yang menunjukkan, tak ada korelasi antara remunerasi tinggi dan kecenderungan perilaku koruptif.

"Kritik saya, reformasi birokrasi  'dibungkus' dengan remunerasi. Kalau alasannya untuk meningkatkan kinerja, tidak bisa juga, karena besarannya didasarkan pada struktur jabatan sehingga yang dominan adalah klasifikasi jabatan. Tidak melihat aspek lain, sejauh mana remunerasi berkorelasi positif dengan kinerja," kata peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam, kepada Kompas.com.

Roy pun mencatat, masih banyak keluhan dari daerah-daerah tentang kentalnya budaya "uang jalan" yang diminta oleh para pegawai Kemkeu saat melakukan kunjungan daerah. Remunerasi tinggi tak menjamin upaya mencari pemasukan lain dari tugas yang dijalankan pegawai Kemkeu.

"Misalnya, untuk mendapatkan dana dekonsentrasi. Orang-orang di daerah mengeluhkan, ibaratnya mereka harus menggunakan galah untuk menjolok agar uangnya turun. Ini sering dikeluhkan pejabat daerah. Jadi, mereka harus memberikan uang agar cair dana tersebut. Tetapi, tidak disebutkan siapa orang-orang di Kemkeu yang terlibat," ujarnya.

Terkait dengan fakta itu, Roy menilai, Menkeu harus melakukan perombakan dan evaluasi terhadap remunerasi yang diterima oleh para pegawainya. "Kemkeu, sebagai kementerian yang mengurusi keuangan negara, memang rawan sehingga perlu remunerasi tinggi. Tetapi, sekarang juga harus dievaluasi ketika remunerasi itu tak ada pengaruhnya dengan budaya koruptif dan tidak memengaruhi kinerja. Jika dibandingkan dengan lembaga lainnya, apa yang mereka dapat sangat jauh,” kata Roy.

Sebagai gambaran, penetapan remunerasi di Kemkeu didasarkan pada grade/tingkatan pegawai sesuai jabatan yang diembannya. Ada grade 1 hingga 27 di Kemkeu. Level paling rendah, grade 1, mendapatkan remunerasi sebesar Rp 1,3 juta per bulan. Sedangkan yang tertinggi, grade 27, mengantongi remunerasi Rp 46,95 juta per bulan. Remunerasi ini tak termasuk gaji pokok dan tunjangan lainnya yang diterima PNS setiap bulan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com