Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terbukti, Tak Ada Korelasi "Gaji Tinggi" dan Korupsi

Kompas.com - 30/03/2010, 08:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Semangat reformasi birokrasi yang salah satunya mengedepankan upaya penumpasan praktik korupsi di lingkungan aparatur negara diterjemahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan menaikkan remunerasi (imbalan) bagi para pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan sesuai golongannya.

Kebijakan yang diambil pada 2007 itu didasarkan pada keyakinan bahwa dengan remunerasi yang "memadai", kecenderungan perilaku koruptif dari para aparatur negara akan hilang. Sejak saat itulah, jika dibandingkan dengan kementerian dan lembaga negara lainnya, remunerasi bagi pegawai Depkeu, termasuk Ditjen Pajak, merupakan yang paling tinggi.

Sayang, dalil Menkeu ternyata tidak terbukti. Reformasi birokrasi tak bisa "dibungkus" dengan remunerasi tinggi. Kasus Gayus Tambunan menjadi salah satu contoh yang menunjukkan, tak ada korelasi antara remunerasi tinggi dan kecenderungan perilaku koruptif.

"Kritik saya, reformasi birokrasi  'dibungkus' dengan remunerasi. Kalau alasannya untuk meningkatkan kinerja, tidak bisa juga, karena besarannya didasarkan pada struktur jabatan sehingga yang dominan adalah klasifikasi jabatan. Tidak melihat aspek lain, sejauh mana remunerasi berkorelasi positif dengan kinerja," kata peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam, kepada Kompas.com.

Roy pun mencatat, masih banyak keluhan dari daerah-daerah tentang kentalnya budaya "uang jalan" yang diminta oleh para pegawai Kemkeu saat melakukan kunjungan daerah. Remunerasi tinggi tak menjamin upaya mencari pemasukan lain dari tugas yang dijalankan pegawai Kemkeu.

"Misalnya, untuk mendapatkan dana dekonsentrasi. Orang-orang di daerah mengeluhkan, ibaratnya mereka harus menggunakan galah untuk menjolok agar uangnya turun. Ini sering dikeluhkan pejabat daerah. Jadi, mereka harus memberikan uang agar cair dana tersebut. Tetapi, tidak disebutkan siapa orang-orang di Kemkeu yang terlibat," ujarnya.

Terkait dengan fakta itu, Roy menilai, Menkeu harus melakukan perombakan dan evaluasi terhadap remunerasi yang diterima oleh para pegawainya. "Kemkeu, sebagai kementerian yang mengurusi keuangan negara, memang rawan sehingga perlu remunerasi tinggi. Tetapi, sekarang juga harus dievaluasi ketika remunerasi itu tak ada pengaruhnya dengan budaya koruptif dan tidak memengaruhi kinerja. Jika dibandingkan dengan lembaga lainnya, apa yang mereka dapat sangat jauh,” kata Roy.

Sebagai gambaran, penetapan remunerasi di Kemkeu didasarkan pada grade/tingkatan pegawai sesuai jabatan yang diembannya. Ada grade 1 hingga 27 di Kemkeu. Level paling rendah, grade 1, mendapatkan remunerasi sebesar Rp 1,3 juta per bulan. Sedangkan yang tertinggi, grade 27, mengantongi remunerasi Rp 46,95 juta per bulan. Remunerasi ini tak termasuk gaji pokok dan tunjangan lainnya yang diterima PNS setiap bulan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi 'Online'

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi "Online"

Nasional
Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Nasional
Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Nasional
PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

Nasional
Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Nasional
Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Nasional
Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Nasional
Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Nasional
Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Nasional
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Nasional
Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Nasional
Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Nasional
DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com