Antisipasi Api Menyala Lagi, Damkar Siaga di Pabrik Swallow

Kompas.com - 21/03/2010, 11:36 WIB
Editormbonk

JAKARTA, KOMPAS.com — Pabrik Sandal Swallow yang sempat kembali terbakar, Sabtu (20/3/2010), masih belum bisa betul-betul dipastikan aman dari kemungkinan nyala api. Hingga Minggu siang ini, dua mobil pemadam dan belasan petugas pemadam dari sektor Cengkareng dan Kalideres masih bersiaga di lokasi, Jalan Kamal Raya No 34, Jakarta Barat.

"Kami antisipasi kalau-kalau api nyala lagi saat puing-puing dibersihkan," kata Agus, salah satu petugas pemadam kebakaran dari sektor Cengkareng, saat ditemui Kompas.com di lokasi.

Pantauan Kompas.com, saat ini petugas tengah berusaha membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan yang ambruk akibat hangus terbakar. Dua kendaraan alat berat yang disewa pihak pabrik digunakan untuk mengangkat puing bangunan yang ambruk menutupi berbagai peralatan dan bahan baku kimia pembuat sandal.

Agus mengatakan, bahan baku kimia sandal diduga masih banyak berada di bawah puing-puing bangunan tiga lantai itu. Diduga kuat, bahan-bahan kimia tersebutlah yang berpotensi membuat api bisa kembali tersulut dan menyala. "Di bawah puing-puing itu hawanya masih panas. Kemungkinan masih banyak bahan kimia di bawahnya," ujar Agus.

Seperti diketahui, pabrik Swallow yang dibangun di atas lahan seluas lima hektar itu terdiri dari tiga lantai dengan konstruksi baja. Kebakaran hebat pada Kamis (11/3/2010) telah merobohkan bangunan kokoh tersebut.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

Nasional
Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Nasional
Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X