Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Punya Data Teroris, Kopassus Tetap Hanya "Back Up" Polisi

Kompas.com - 15/03/2010, 12:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komando Pasukan Khusus atau Kopassus mengklaim pihaknya memiliki sejumlah data intelejen internal terkait berbagai kasus terorisme di Indonesia. Sebagai pasukan elit di jajaran TNI, Kopassus merasa juga memiliki tanggung jawab dalam penanganan terorisme.

"Pastilah. Tidak mungkin kami tidak punya data seperti itu," kata Komandan Jenderal Kopassus Mayjen Lodewijk F Paulus usai acara serah terima jabatan sejumlah Komandan Satuan di Makopassus, Cijantung, Senin (15/3/2010).

Meski demikian, kata dia, bukan berarti Kopassus bisa bergerak sendiri dalam penanganan terorisme di Indonesia. Mengacu pada Undang-undang, TNI dalam hal ini Kopassus, tetap mengedepankan kerjasama dengan Polri sebagai aparat penegak hukum yang berwenang memberantas terorisme.

Lodewijk menjelaskan, terorisme sebagai sebuah tindak pidana, menjadi wilayah penanganan Polri sebagai penegak hukum. "Namun, sering dikatakan terorisme itu extraordinary crime yang harus dilawan seluruh komponen bangsa. Terutama Polisi dan TNI, kami harus bersatu padu," ungkapnya.

Selama Polisi masih mampu menangani kasus terorisme, kata Lodewijk, TNI tidak akan masuk ke dalam wilayah tersebut. Dia memberi contoh, jika terjadi kesulitan pada kasus tertentu, barulah saat itu TNI bisa masuk untuk membantu.

"Katakan seperti kasus penyanderaan di Mumbai, Polisi kesulitan, nah seperti itu kami masuk dan saling membantulah," kata Lodewijk, tegas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com