Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wah! Pusdiklat Pasukan Perdamaian PBB Dibangun di Bogor

Kompas.com - 11/02/2010, 10:14 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Pusat Pendidikan dan Latihan Peace Keeping (pasukan penjaga perdamaian) Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dibangun di Bogor. Penanggung jawab pembangunannya Departen Pertahanan RI dan sudah disetujui Presiden RI.

"Ini suatu kehormatan bagi Indonesia, terlebih lagi kami warga Bogor, karena PBB mempercayai fasilitas pusdiklat bagi peace keeping-nya di sini. Jadi, yang akan dibangun pusdiklat, bukan pangkalan militer. PBB mah, heute gaduh pangkalan militer," tutur Bupati Bogor Rachmat Yasin di Cibinong, Rabu (10/2/2010) sore kemarin.

Menurut Bupati Bogor, proyek pembangunan pusdiklat itu di bawah Departemen Hankam dan sudah disetujui atau diketahui Presiden RI. Ia mengakui sudah bertemu utusan dari Dephan, membicarakan rencana lokasi pusdiklat itu  di Bogor. "Sebulan lalu kami melihat-lihat lokasinya. Ikut juga bersama kami Kepala BPN  Kabupaten Bogor Jamaludin," kata Rachmat Yasin.

Lokasi lahan yang dilihatnya adalah lahan bekas hak guna usaha (HGU) perkebunan milik Probosutedjo, di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup. Luasnya sekitar 200 hektar. Di pusdiklat tersebut akan dibangun pula fasilitas run way (landasan pacu pesawat), sehingga menambah cepat pergerakan pasukan penjaga perdamaian dunia itu bergerak, tanpa terlalu merepotkan Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta.

"Maret nanti dijadwalkan akan dibicarakan rencana pembangunan pusdiklat peace keeping itu lebih lanjut. Kami berharap, pusdiklat itu benar-benar dibangun di Indonesia, tepatnya di Bogor. Ini satu kehormatan," tutur Bupati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com