Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Unjuk Rasa di Bandung Diwarnai Kericuhan

Kompas.com - 28/01/2010, 13:45 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com — Kerusuhan mewarnai aksi demonstrasi mengkritisi 100 Hari Program Kerja  Kabinet Indonesia Bersatu II di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (28/1/2010).

Seorang pria yang melontarkan bilah bambu menjadi bulan-bulanan mahasiswa yang tengah berdemo. Mereka menuduh pria tersebut sebagai provokator yang hendak mengacaukan suasana demo.

Puluhan mahasiswa  perwakilan dari beberapa perguruan tinggi di Kota Bandung itu langsung mengejar pria pemicu keributan tersebut.  Petugas kepolisian berpakaian preman langsung mengamankan pria itu ke tempat yang lebih jauh. Namun, ia terus dikejar para mahasiswa pengunjuk rasa.

Akhirnya polisi melarikan pria yang menjadi sasaran amukan mahasiswa itu dengan menggunakan mobil ke arah Jalan Surapati, Kota Bandung. Para mahasiswa sempat melakukan pengejaran.

Untungnya, massa buruh yang juga berdemo di depan Gedung Sate tidak terpancing ikut dalam "keributan". Bahkan, secara simpatik buruh menenangkan suasana. Keributan tersebut sekaligus menutup demontrasi yang digelar sejak pukul 09.00 WIB itu.

Sebelum terjadi keributan, massa buruh sempat terlibat dorong-dorongan dengan aparat keamanan yang memagar betis pintu gerbang Gedung Sate. Aksi yang diikuti sekitar 2.000 orang itu sempat ditandai "kritik" dari massa buruh terhadap para mahasiswa yang memilih memisahkan diri saat berunjuk rasa. Buruh berkumpul di depan gerbang utara Gedung Sate, sedangkan kelompok mahasiswa di sebelah selatan.

Aksi massa itu juga ditandai oleh pembakaran foto-foto sejumlah menteri  Kabinet Indonesia Bersatu II. Mereka menuntut agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan penggantian kabinetnya dengan mengganti sejumlah menteri yang mereka anggap tidak prorakyat.

Pada kesempatan itu pula pengunjuk rasa menagih janji Gubernur Jabar H Ahmad Heryawan  dan wakilnya, Dede Yusuf, untuk merealisasikan janji kampanye keduanya.

Mereka menuntut pasangan yang dikenal dengan sebutan "Hade" itu untuk merealisasikan pendidikan dan kesehatan gratis, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, penciptaan sejuta lapangan pekerjaan, serta peningkatan kesejahteraan guru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com