Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sosiolog: Demo 28 Januari Tidak Akan Goyahkan Presiden

Kompas.com - 26/01/2010, 16:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana demonstrasi besar-besaran yang direncanakan pada 28 Januari 2010 untuk mengevaluasi program 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dinilai sebagai demonstrasi biasa. Demo tersebut diperkirakan akan diikuti berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat.

"Demo ini tidak akan menggoyahkan apalagi menjatuhkan pemerintahan SBY. Demo akan menggoyahkan pemerintah, kalau diikuti ratusan ribu massa yang didukung pemberitaan media yang masif," ujar sosiolog Musni Umar di Jakarta, Selasa (26/1/2010).

Pemerintah akan jatuh, jika jutaan orang tumpah ruah di jalanan untuk memprotes pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Jika itu terjadi, aparat keamanan tidak akan mampu mengatasi aksi demonstrasi tersebut.

"Ekonomi akan lumpuh, dan akan terjadi chaos sosial. Peluang terjadinya aksi semacam itu sangat kecil karena menghadirkan ratusan ribu demonstran apalagi jutaan orang, tidak mudah," ujarnya.

Alasan lain, menurut Musni, karena tidak ada isu sentral yang menjadi isu bersama, yang bisa menghipnotis publik untuk turun berdemonstrasi, seperti isu Tritura dalam gerakan angkatan 66 dan isu KKN tahun 1998.

"Alasan praktis, karena aksi ini memerlukan dana yang amat besar untuk memobilisasi massa seperti untuk membayar uang makan dan transport. Selain itu, juga ada faktor dukungan internasional untuk melawan pemerintahan SBY juga belum tampak," ujarnya.

Dalam sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia, menurut Musni, faktor yang bisa mendorong jatuhnya pemerintahan tidak terlepas dari pengaruh internasional, di mana terjadi titik temu antara aspirasi perjuangan kaum aktivis pergerakan dan masyarakat dengan kepentingan global.

"Sejauh ini, belum ada tanda-tanda, gerakan di dalam negeri telah bersinergi dan didukung oleh kekuatan internasional. Oleh karena itu, demonstrasi 28 Januari tidak usah terlalu dikhawatirkan. Ia hanya sebagai ekspresi demokrasi, yang lazim terjadi dalam negara demokrasi. Semoga hikmahnya lebih memacu pemerintah untuk berbuat yang terbaik bagi kebangkitan dan kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com