Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Siap Berikan Data Dugaan Pemerasan

Kompas.com - 09/01/2010, 13:04 WIB


PONTIANAK, KOMPAS.com -
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku siap memberikan data mengenai dugaan adanya pemerasan di lingkungan penegak hukum kepada Satuan Petugas Pemberantasan Mafia Hukum.
     
Menurut Mahfud MD saat menjadi pembicara di Forum Rektor Indonesia di Pontianak, Sabtu, sejak MK menyiarkan rekaman pembicaraan Anggodo Widjojo, ia banyak mendapat laporan warga yang mengaku diperas KPK.
    
"Banyak punya data, pelapornya punya tanda bukti, tanggal sampai tempatnya," kata Mahfud MD.
    
Ada yang mengaku harus menyetor uang Rp 20 miliar biar tidak ditangkap. Tapi karena tidak punya sebanyak itu, uang tetap diserahkan semampunya. "Tetap juga ditangkap. Malahan kalau ingin membongkar masalah itu, ia diancam dengan tuduhan upaya penyuapan," katanya.
    
Namun, lanjut dia, uang tersebut tidak ada yang diserahkan langsung ke komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kalau ada bukti komisioner melakukan itu, saya akan berupaya maksimal mungkin untuk mengungkap jika benar," kata Mahfud MD.
    
Ia menambahkan, modus serupa juga terjadi di MK. "Ada yang lapor telah menyetor ke istri Ketua MK. Setelah dicek, nama rekening yang dituju bukan nama istri saya," kata dia.
     
Mahfud melanjutkan, banyak karyawan di bawah yang mengatasnamakan pejabat tetapi untuk memeras. Ia juga siap menyerahkan data-data tersebut sewaktu-waktu ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.
    
Sementara  itu, Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana mengatakan semua pengaduan akan diterima. "Termasuk dari MK," kata Denny Indrayana. Ia menambahkan, Satgas akan memilih laporan yang dianggap kuat serta dapat menunjukkan pesan yang kuat mengenai pemberantasan mafia hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com