Pembelian Mobil Mewah Pejabat Masuk Anggaran Mendesak

Kompas.com - 30/12/2009, 16:37 WIB
Editorwah

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Anggaran atau Banggar DPR RI tidak diberitahu oleh pemerintah mengenai jenis dan harga mobil dinas untuk menteri atau pejabat setingkat menteri serta ketua dan wakil ketua lembaga tinggi negara. Demikian dikemukakan Ketua Banggar DPR RI Harry Azhar Aziz dalam pesan singkat (SMS) ke Persda Network, Rabu (30/12/2009).

"Saya kira biar BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang memeriksa nanti dalam pemeriksaan APBN/P 2009 apakah ada pelanggaran spesifikasi pembelian/perubahan pembelian tidak sesuai dengan peruntukan semula," kata politisi Partai Golkar ini.

Dia mengharapkan laporan BPK selesai pertengahan 2010 dan dibahas dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN/P 2009 di Badan Anggaran DPR. Seperti diketahui pengadaan mobil mewah pejabat negara setingkat menteri, Toyota Crown Royal Saloon, menuai kontroversi. Pasalnya, harga beli mobil dikabarkan mencapai Rp 1,3 miliar per unitnya.

Menurut Harry, sesuai APBN 2009 yang disahkan Oktober 2008, anggaran untuk kendaraan pejabat setingkat menteri dialokasikan di anggaran mendesak Departemen Keuangan dengan kuasa Pengguna Anggarannya pihak Sekretariat Negara sebanyak 79 unit kendaraan di mana tiap unitnya dialokasikan Rp 810 juta. Dengan demikian, lanjut Harry, harga pembelian mobil Rp 63,990 miliar.

Namun, menurut Harry, per 19 Oktober 2009, Menkeu Sri Mulyani mengajukan lagi anggaran sebesar Rp 62,805 miliar untuk pajak mobil itu sesuai surat Menkeu ke DPR No 652/MK.02/2009 sehingga total anggaran menjadi Rp 126,795 miliar. "Anggaran ini sudah disetujui Badan Anggaran DPR 3 November 2009 lalu. Yang menjadi pertanyaan apakah anggaran Rp 63,990 miliar itu seharusnya sudah termasuk pajak atau belum," kata Harry. (Persda Network/ACO)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

Nasional
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

Nasional
Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Nasional
Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Nasional
BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

Nasional
Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Nasional
3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

Nasional
Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Nasional
Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Nasional
Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Nasional
Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Nasional
Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Nasional
Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Nasional
Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Nasional
Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.