Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Saya Mendengar Gerakan Sosial pada 9 Desember

Kompas.com - 04/12/2009, 15:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan telah mendengar bahwa akan ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan peringatan Hari Antikorupsi Dunia pada 9 Desember 2009 untuk menggelar gerakan sosial bermotif kepentingan politik.

Dalam pengantarnya sebelum memulai rapat kabinet paripurna membahas program 100 hari di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/12), Presiden di hadapan para menteri mengatakan bahwa sejak lima tahun terakhir, peringatan Hari Antikorupsi Dunia telah digunakan untuk menambah semangat dan kegigihan guna memberantas korupsi di Indonesia.

Namun, Presiden mendapatkan informasi bahwa pada 9 Desember mendatang akan ada gerakan-gerakan sosial bermotif politik yang sama sekali tidak berkaitan dengan semangat antikorupsi.  

"Informasi yang saya dapat juga ada yang motifnya bukan itu, tapi motif politik yang sesungguhnya tidak senantiasa atau selalu terkait dengan langkah pemberantasan korupsi," ujarnya.

Menurut Presiden, mungkin saja pada 9 Desember 2009 akan muncul tokoh-tokoh baru. 

"Mungkin saja akan muncul tokoh-tokoh nanti pada 9 Desember, yang selama lima tahun lalu tidak pernah saya lihat kegigihannya dalam memberantas korupsi, mungkin akan tampil. Ya selamat datang kalau memang ingin betul memberantas korupsi di negeri ini bersama-sama, dengan demikian akan bawa manfaat bagi rakyat kita," tuturnya.

Presiden juga kembali menyampaikan bahwa di balik hiruk pikuk pemberitaan tentang Bank Century terdapat motivasi politik yang tidak dapat digolongkan sebagai rasa ingin tahu masyarakat.

"Saya katakan seperti itu supaya saudara tidak surprise nanti. Tetapi, pesan saya, apa pun yang akan terjadi di Jakarta, utamanya, jangan ganggu sama sekali konsentrasi dan kegigihan kita untuk melaksanakan tugas pokok kita menjalankan tugas-tugas kita bersama menyukseskan pembangunan dan dapat ditingkatkannya kesejahteraan rakyat kita," ungkap Presiden.   

Kepala Negara memperkirakan bahwa situasi politik tetap akan menghangat selama satu hingga lima minggu terakhir. Ia menganggapnya sebagai hal yang tidak luar biasa dalam kehidupan demokrasi. 

"Ini bagian dari ekspresi kebebasan, bagian dari demokrasi itu sendiri. Sepanjang semua itu tidak sampai pada terguncangnya stabilitas di negeri ini yang akhirnya apa yang harus dilakukan pemerintah tidak bisa dilakukan, dan yang akan menjadi korban adalah rakyat kita," demikian Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com