Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pak JK Cepat Pulaaangg, Negara Sedang Kacau..."

Kompas.com - 26/11/2009, 16:49 WIB

Untuk itulah waktu saya masih menjabat sebagai Wapres semua ekspor Gas saya larang sebelum kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Natuna saya mau serahkan ke Pertamina untuk dikelola, Tangguh saya perintahkan Re-Negoisasi, Donggi senoro saya larang untuk ekspor.

Bagaimana pun Gas sangat kita butuhkan untuk pembangkit listrik kita. Mengingat pembangkit diesel itu operasionalnya sangat mahal. Memang PLTD yang beroperasi hanya tersisa 25 persen tapi yang mesti diingat 25 persen itu memakan 75 persen anggaran untuk subsidi listrik. Maka jangan heran kalau anggaran yang kita habiskan untuk subsidi listrik antara 60-90 triliun setiap tahunnya. Sebagai ilustrasi untuk memproduksi listrik / 1 KWH untuk tenaga Diesel itu seharga 3000 Rupiah, sementara dijual rata-rata hanya 700 rupiah setiap KWH.

Untuk itulah penyelesaian proyek listrik 10000 MW ini sangat penting, karena selain memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, kita juga bisa mengganti PLTD yang masih beroperasi dan dijadikan cadangan saja, biar seandainya ada apa-apa dengan pembangkit utama terganggu atau rusak, pasokan listrik tidak terganggu.

Selaiknya memang kita butuh cadangan paling tidak 30 persen dari total energi yang tersedia. Pada kenyataannya kita hanya memiliki 5 persen cadangan padahal singapura cadangannya sampai dengan 100 persen.

Saya selalu berharap Pemerintah yang sekarang tetap komit untuk ”Lanjutkan”……

 

*) dikutip dari blog M. Jusuf Kalla di Kompasiana

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com