Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Drajad Wibowo Diintimidasi

Kompas.com - 21/11/2009, 15:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah seorang anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Rahmat menyesalkan sikap Departemen Keuangan yang menuding mantan anggota Komisi XI, Drajad Wibowo, telah mengeluarkan data notulensi tidak benar terkait keputusan pemerintah dalam menyelamatkan Bank Century. Andi berani menyatakan, sikap Depkeu itu akan terbantahkan saat audit investigasi BPK diserahkan ke DPR, Senin (23/11).

"Bahkan, hasil audit BPK itu akan makin menguatkan niat kami untuk semangat dalam mengusung Hak Angket Bank Century. Fraksi PKS malah akan secara bulat mendukung Angket Century," kata Andi Rahmat dalam perbincangan dengan Persda Network, Sabtu (21/11).

"Tanggapan pihak Depkeu terhadap data yang dikeluarkan oleh Mas Drajad Wibowo, saya melihatnya sebagai sikap intimidasi kepada Mas Drajad saja, apalagi dia sudah tidak lagi menjadi anggota DPR. Enggak mungkinlah Mas Drajad mendapatkan data itu dari jalanan. Bantahan yang disampaikan pihak Depkeu juga sama sekali tak menjelaskan apa-apa kok," Andi menegaskan.

Seperti diketahui, Departemen Keuangan dalam siaran persnya melalui Kepala Biro Humas Departemen Keuangan Harry Z Soeratin, Jumat (20/11), membantah dokumen yang disampaikan Drajad H Wibowo dalam diskusi di DPD, terkait pengambilan keputusan pemerintah yang menyelamatkan Bank Century.

Dalam diskusi itu, Drajad menyebutkan bahwa notulensi rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan tanggal 21 November 2008 menunjukkan banyak kejanggalan. Dalam Notulensi terungkap, rapat yang dimulai pukul 00.15 (21 November 2008) banyak yang tidak sependapat dengan Gubernur Bank Indonesia Boediono bahwa masalah Century berdampak sistemik.

Andi kemudian menegaskan, bantahan pihak Depkeu adalah sebuah pembelaan diri terkait aliran dana ke Bank Century itu. Ia kemudian meyakini, dalam laporan investigasi BPK ke DPR nanti, apa yang sudah disampaikan Drajad Wibowo kemungkinan akan dimasukkan, dan sama persis.

"Kita tunggu saja hasil resmi laporan audit BPK ke DPR. Apakah data yang disampaikan Mas Drajad salah atau benar. Dan sebetulnya, dugaan rekayasa aliran dana ke Bank Century ini tak perlu ditakutkan pemerintah. Ini justru untuk memperbaiki kesalahan perbankan yang terjadi untuk kemudian diperbaiki," ujarnya.

"Kita harus benari mengungkap adanya indikasi penyelewengan itu. Jangan ada kekhawatiran apa pun dalam mengungkap skandal aliran dana Bank Century ini. Sekali lagi, PKS akan solid mendukung Hak Angket Century," tandas Andi Rahmat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com