Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas: Pemanggilan untuk Terlapor Anggodo

Kompas.com - 20/11/2009, 18:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Redaktur Pelaksana Harian Kompas Budiman Tanuredjo mengaku dimintai keterangan terkait rekaman sadapan milik KPK yang telah diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi dengan terlapor Anggodo Widjojo.

"Polisi butuh keterangan Anggodo (sebagai) terlapor," ucap Budiman seusai memberikan keterangan di Mabes Polri, Jumat (20/11). Selain harian Kompas, penyidik juga memanggil redaktur media Seputar Indonesia (Sindo) untuk dimintai keterangan.

Namun, pernyataan Budiman tersebut berbeda dengan surat panggilan yang diterima pihak Sindo. Redaktur Pelaksana Sindo Nevi Hetaria, seusai memberikan keterangan di Mabes Polri, mengatakan bahwa pemanggilan terkait laporan Anggodo dan Indra Syahnun Lubis.

Budiman menjelaskan, substansi pertanyaan penyidik hanya seputar pemberitaan Kompas pada 4 November 2009 tentang transkrip rekaman. "Ditanya apakah benar transkrip rekaman dimuat di Kompas pada 4 November 2009? Saya katakan benar. Hanya itu saja," kata dia.

Menurut Budiman, penyidik kemungkinan hanya memanggil perwakilan Kompas dan Sindo untuk mendapatkan keterangan terkait rekaman sadapan antara Anggodo dan pejabat kepolisian, Kejaksaan Agung, dan pihak lain.

"Kalau semua koran dipanggil, jawaban akan iya. Penyidik bilang Kompas oplahnya paling besar dan Sindo cukup besar," tambahnya.

Menurutnya, kepolisian mempunyai hak meminta keterangan untuk menangani suatu perkara. "Saya menghormati otoritas kepolisian untuk meminta keterangan dari saya," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com