DPD: Periksa Wiliardi secara Mendalam

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komite I Dewan Derwakilan Daerah dari Bali, I Wayan Sudirta, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim khusus untuk mengorek keterangan dari Komisaris Besar Wiliardi Wizar. Keterangan Wiliardi sangat diperlukan untuk mengevaluasi kinerja Polri dalam menangani kasus-kasus besar.

"Jika Wiliardi benar, keterangan itu memperkuat dugaan adanya rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK. Keterangan Wiliardi dapat menjadi titik masuk bagi Presiden untuk memperbaiki Polri secara struktural," kata Sudirta, di Jakarta, Rabu (11/11).

Sudirta mengatakan, pada tahap awal, Presiden Yudhoyono harus mengevaluasi kinerja Kapolri dan semua jenderal bintang tiga dan bintang dua di Markas Besar Polri. Jika kinerjanya dinilai buruk, Presiden harus berani memberhentikan mereka. "Jika kinerjanya baik, mereka dapat dipertahankan," ujarnya.

Anggota DPD dari DKI Jakarta Dani Anwar mengatakan, keselamatan Wiliardi juga harus dilindungi agar terhindar dari kemungkinan balas dendam pihak-pihak yang dirugikan dengan kesaksiannya. "Jika mantan Kapolres Jakarta Selatan itu sampai celaka dalam tahanan, pemerintah harus bertanggung jawab," katanya.

Di bawah Depdagri

I Wayan Sudirta, Dani Anwar, dan Tellie Gozelie (anggota DPD dari Bangka Belitung) mengatakan, mereka akan mendesak pemerintah untuk menempatkan Polri di bawah Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Mereka akan mengajukan usul itu pada rapat Komite I DPD RI karena Polri dinilai sudah berkembang menjadi lembaga yang memiliki kekuasaan sangat besar dan tanpa kontrol yang jelas.

"Tanpa kontrol yang kuat, Polri dapat menjadi lembaga yang tidak sehat. Jika dugaan rekayasa kriminalisasi terhadap pimpinan KPK terbukti benar, hal itu menjadi indikasi perlunya kontrol terhadap lembaga Polri," kata Sudirta.

Dengan ditempatkan di bawah Depdagri, lembaga Polri dapat lebih terkontrol dan kinerja personelnya dapat dievaluasi setiap saat. Penempatan lembaga polisi di bawah Depdagri sudah diterapkan di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Sistem ini terbukti dapat mengontrol kinerja lembaga kepolisian.