Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Todung: Sedih, Jika Benar Ada Rekayasa

Kompas.com - 11/11/2009, 12:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Delapan, Todung Mulya Lubis, menyatakan prihatin jika apa yang dikatakan mantan Kapolres Jakarta Selatan Wiliardi Wizar ada rekayasa dalam proses hukum Antasari Azhar benar terjadi.

"Saya belum membaca detail mengenai kasus itu. Saya sedih jika itu benar terjadi," kata dia ketika menghadiri acara di Mabes Polri, Rabu (11/11). Hal itu dikatakan ketika diminta tanggapan mengenai pernyataan Wiliardi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.

Praktisi hukum tersebut menjelaskan, terkait banyaknya tuduhan adanya rekayasa dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara, kepolisian perlu melakukan introspeksi diri dalam proses hukum di intenal.

Koordinator Kontras Usman Hamid yang juga hadir dalam acara mengatakan, kepolisian perlu mengklarifikasi dengan cepat mengenai pernyataan Wiliardi. Kepolisian harus menunjukkan fakta-fakta keterlibatan Wiliardi, Antasari Azhar, dan Sigit Haryo Wibisono dalam pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

"Polisi harus menjawab dengan cepat, jangan defensif. Jangan sampai desas-desus adanya skenario atau rekayasa malah menghilangkan perkara pembunuhan. Sejauh ini saya lihat belum ada fakta yang menunjukkan ketiganya tidak terlibat," kata dia.

Pengadilan, kata Usman, pasti akan mengonfrontir keterangan Wiliardi dengan para penyidik. "Hakim akan melakukan cek silang, mempertemukan Wiliardi dengan penyidik. Pengadilan juga bisa minta penyidik membuka rekaman saat pemeriksaan berlangsung," katanya.

Dalam kesempatan sama, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Nanan Soekarna mengatakan, pihaknya akan menjelaskan secara detail mengenai perkara pembunuhan Nasrudin di pengadilan. Menurutnya, setiap orang berhak berbicara apa pun.

"Semua orang boleh berbicara, tapi faktanya akan kita buktikan seperti apa nanti. Tentu penyidik punya alat bukti rekaman (pemeriksaan) dan sebagainya. Kalau perlu dihadirkan para penyidik di pengadilan," tutur Nanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com