BEM Banyumas Raya Dukung KPK

BANYUMAS, KOMPAS.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banyumas Raya, Selasa (10/11), berunjuk rasa di Jalan Jenderal Soedirman, Purwokerto. Mereka mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus Bank Century dan penyelesaian kasus PT Masaro Radiokom sebagai agenda 100 hari pemerintah.

Para mahasiswa juga mengirimkan spanduk berisi ribuan tanda tangan mahasiswa se-Banyumas kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Spanduk tersebut dikirimkan melalui kantor pos bersamaan dengan sejumlah petisi dukungan terhadap KPK.

Pengunjuk rasa tersebut berasal dari berbagai BEM perguruan tinggi di Purwokerto di antaranya Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan Universitas Wijayakusuma.

Koordinator aliansi, Helmy Shoim Pramudyarto, mengatakan, mahasiswa mengapresiasi penempatan poin penegakan hukum di poin pertama 15 program prioritas 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Namun, poin prioritas penegakan hukum itu masih dinilai normatif serta sulit diukur tingkat keberhasilannya. "Kenyataannya, akhir-akhir ini kita justru mendapati fakta yang menunjukkan bahwa penegakan hukum jauh dari kata adil dan bertentangan dengan nurani masyarakat," kata Helmy.

Yang terjadi, lanjut dia, justru pelecehan penegakan hukum dengan adanya mafia hukum. Karena itu, aliansi BEM se-Banyumas menyerukan empat hal agar program prioritas penegakan hukum riil serta dapat diukur keberhasilannya.

Pertama, Presiden harus mendukung penuh KPK membongkar kasus Bank Century dan penyelesaian kasus PT Masaro. "Kami juga meminta agar Kepala Polri, Kabareskrim Susno Duaji, Jaksa Agung Hendarman Supanji, Abdul Hakim Ritonga, dan Wisnu Subroto dicopot dan diadili. Selanjutnya pemerintah mereformasi kejaksaan dan kepolisian," papar Helmy.

Mahasiswa juga mendesak agar Anggodo Widjojo ditahan, serta mafia hukum yang diduga melakukan kriminalisasi KPK diusut tuntas. "Mereka sudah melecehkan institusi hukum kita," tandas dia.