Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hak Angket Bank Century Sudah Diajukan 56 Anggota Dewan

Kompas.com - 06/11/2009, 19:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana menggulirkan Hak Angket terkait skandal aliran dana Bank Century makin santer. Salah seorang penggagas Hak Angket Century, Gayus Lumbuun kepada wartawan di DPR, Jumat (6/11) mengungkapkan, saat ini sudah 65 anggota dewan yang menandatangani pengajuan Hak Angket Century. Hanya, anggota dari Fraksi PAN, PKS, dan Fraksi Partai Demokrat yang belum ikut mendukung rencana ini.

"Rencananya, pekan depan akan ke Bamus DPR. Hari ini luar biasa, sudah 65 tandatangan dari enam fraksi dari PDI, PPP, Hanura, Gerindra, PKB dan Fraksi Partai Golkar yang setuju rencana pengajuan Hak Angket Century. Kami optimis tentang ini," kata Gayus.

"Kita lihat saja dan kalaupun gagal publik telah melihat semangat kami. Pansus kita yang tujuanya sebagai solusi seringkali gagal karena kalah suara," kata Gayus.

Ditanya kemungkinan akan ada yang menarik diri, menolak ikut dalam Hak Angket skandal Century, Gayus menyatakan, hal itu menjadi tanggungjawab pribadi dan masyarakat tentunya bisa melihat siapa orang yang dipilihnya.

Mantan Ketua MPR Amien Rais di DPR memberikan dukungan agar skandal aliran dana ke Bank Century diproses hukum untuk diungkap kebenarannya. "Saya harapkan skandal Bank Century, tidak ditutup-tutupi dan segera diproses hukum secara wajar. Siapapun yang terlibat, hendaknya diberi hukuman secara adil. Karena bila tidak, maka para koruptor kambuhan akan terus mengulangi skandal dan kejahatan perbankan mereka," tandas Amien Rais.

Ketua Komisi XI DPR yang tak lain Ketua tim investigasi skandal Bank Century, Emir Moeis menyatakan, rencana menggulirkan Hak Angket Skandal aliran dana ke Bank Century sebesar Rp 6,7 trilyun, haruslah dengan perencanaan yang matang. Bila tidak dipersiapkan dengan baik, Emir meyakini, hal ini akan gagal di tengah jalan.

"Kalau masih prematur, belum apa-apa, diluncurkan nanti bisa abortus. Yang jelas, saat ini PDI- P tetap melakukan investigasi, mencari data-data soal skandal ini. Kalau misalnya, kalaupun data dari PPATK belum masuk, tapi data-data kita sudah lengkap dan banyak, ya kita bisa aja maju. Memang tidak selamanya menunggu PPATK, akan tetapi paling cantik bila sudah ada laporan itu," kata Emir.

"Tanpa harus menunggu laporam dari PPATK, Emir mengaku, bisa dilakukan investigasi dengan meminta keterangan dari para mantan pejabat pemerintahan sebelumnya. Yang kita ingin tahu adalah, uangnya (aliran dana Bank Century) itu larinya kemana? Kira-kira ada kaitannya kemana. Tapi, saat ini memang ada kecurigaan, apalagi adanya aliran dana yang tidak sesuai atau kurang tepat.Kebijakan dalam mencairkan dan mengalirkan yang tanpa didukung oleh peraturan atau undang-undang yang ada," paparnya.

"Makanya, biar Hak Angket Century ini berhasil, harus dibuat secara matang, jangan sampai digembosin ditengah jalan. Kalau matang, kemudian digembosin, maka yang gembosin pasti malu kan? Masak kita mau melindungi kebatilan?"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com