Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Bibit-Chandra Jangan Ganggu Tugas KPK

Kompas.com - 31/10/2009, 14:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap menjalankan fungsi dan tugas dalam memberantas korupsi meskipun saat ini mencuat kasus penahanan dua pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.

"Jangan terhambat karena ada anggota pimpinan (nonaktif) KPK yang ditahan. Biarlah rakyat, pemerhati hukum, dan pejuang demokrasi yang lakukan advokasi kepada pimpinan (nonaktif) KPK yang ditahan," ucap tokoh muda Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, saat bertemu dengan pimpinan KPK, Sabtu (30/10).

Yuddy datang bersama mantan Presiden Abdurrahman Wahid untuk memberikan dukungan kepada KPK terkait kasus Bibit dan Chandra.

Yuddy yang kalah dalam bursa Ketua Umum Golkar itu mengatakan, kasus itu menjadi momentum untuk menguji komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas korupsi. "Apakah pemerintahan SBY betul-betul ingin memberantas korupsi atau membiarkan carut marut penegakan hukum seperti sekarang," tegas dia.

"Saya pribadi ragukan pernyataan Presiden sebagai kesungguhan dalam penegakan hukum dan keadilan khususnya pemberantasan korupsi," tambah Yuddy.

Ketika diminta tanggapan mengenai penjelasan Kejaksaan dan Kepolisian mengenai transkip rekaman, ia mengatakan, lebih percaya terhadap penjelasan KPK. "Saya lebih percaya penjelasan KPK dari pada institusi lain (Kejaksaan dan Polri). Saya yakin karena KPK institusi yang lahir dari rahim rakyat dan lebih bersih," jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com