"National Summit" untuk Mantapkan Program Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com- Untuk memantapkan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II ke depan, pemerintah menggelar pertemuan nasional atau National Summit pada 29-31 Oktober 2009 besok sampai lusa. Acara ini sebagai sarana untuk dialog dan pembahasan dengan para pihak pemangku kepentingan (stakeholders) bangsa.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pembahasan dalam acara ini mencakup tiga bidang, yakni ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan polhukam yang kesemuanya terkait dengan dunia usaha nasional.

"Sebelum menetapkan program prioritas kerja Kabinet lima tahun serta 100 hari kerja kepada publik, Presiden menghendaki agar dilakukan dialog dan pembahasan. National Summit akan dimanfaatkan untuk itu," jelas Hatta, saat jumpa pers, di kantornya, Jakarta, Rabu (28/10).

National Summit 2009 yan mengambil tema 'Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Adil dan Demokratis" ini akan dihadiri para pejabat pemerintah pusat terkait, di antaranya para menteri KIB II, para eselon I dari departemen terkait, pejabat pemerintah daerah, Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia, dan Kadin provinsi, pimpinan DPR dan DPRD, Asosiasi atau himpunan pengusaha, LSM, lembaga keuangan bank dan non bank, pengamat, perguruan tinggi, dan sebagainya.

Acara ini memang diselenggarakan atas kerjasama antara pemerintah dan Kadin. "Secara total, kegiatan ini akan dihadiri sekitar 1.424 orang," ujarnya.

Acara ini akan dibuka tanggal 29 Oktober 2009 besok di Hotel Bidakara Jakarta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada kesempatan itu Presiden akan membuka memaparkan visi lima tahun ke depan.

Sedangkan acara sidang dari 29-30 Oktober akan digelar di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta. Pada 31 Oktober, penanggungjawab kegiatan, yakni Wapres Boediono akan menyampaian laporan kepada Presiden di Istana Negara.

Setelah melalui pembahasan internal yang dilakukan Presiden, direncanakan pada awal November pemerintah akan mengumumkan kepada publik program kerja yang akan ditempuh untuk lima tahun ke depan, termasuk program kerja 100 hari.