Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tifatul, Muhaimin, dan Suryadharma Harus Mundur dari Ketum Partai

Kompas.com - 22/10/2009, 15:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi menyarankan kepada semua ketua umum partai politik yang terpilih menjadi menteri untuk melepas jabatannnya sebagai ketum. Hal ini, katanya, perlu dilakukan agar bisa melebur untuk kepentingan bangsa tanpa harus mengedepankan loyalitas pada partai.

"Saya tertarik dengan pernyataan Pak SBY bahwa beliau ingin partai-partai melebur dalam kepentingan negara. Bukan negaranya yang dikaveling menurut kepentingan partai. Ini semoga berhasil. Seharusnya loyalitas kepada partai selesai ketika dia melebur ke negara," kata KH Hasyim Muzadi di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Kamis (21/10).

"Dulu, Pak Harto saja sekalipun beliau sebagai pembina Golkar, kan enggak pernah pakai baju kuning. Beliau selalu memakai 'presiden', ini kan menarik untuk dilihat," katanya.

Partai politik, imbuh Hasyim, hanya bergerak pada inti politiknya. Pada dimensi kenegarawanannya haruslah (menteri) menjadi satu. Dari 34 menteri yang terpilih, terdapat tiga ketua umum, masing-masing adalah Presiden PKS Tifatul Sembiring. Tifatul sebelum resmi terpilih sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi sudah lebih dulu menyatakan akan melepas jabatannya di partai.
Sementara itu, dua ketum lainnya adalah Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB Muhaimin Iskandar yang terpilih sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali yang terpilih sebagai Menteri Agama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com