Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Menteri Harus Cerdas

Kompas.com - 22/10/2009, 14:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, menteri-menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II harus mampu berpikir cerdas dan siap bekerja keras untuk memenuhi tuntutan tugas.

Hal itu disampaikan Presiden saat melantik 34 menteri dan tiga pejabat negara setingkat menteri di Istana Negara Jakarta, Kamis (22/10).

"Setiap tahun saya akan evaluasi. Lima tahun mendatang tidaklah ringan, gejolak minyak dan persoalan dalam negeri yang kompleks, siapkan pikiran dan fisik untuk berpikir cerdas dan bekerja keras yang semuanya untuk kepentingan rakyat," kata Presiden.

Kepala Negara menambahkan, dalam menghadapi kritik dan kecaman dari sebagian masyarakat, para menteri harus sabar, tegar, dan terus berikhtiar.

"Seperti saya sampaikan tadi malam, hampir pasti di kalangan masyarakat luas ada yang puas, ada yang tidak puas, ada yang pro dan kontra, dan ada yang menyangsikan. Itulah wujud demokrasi dan kebebasan yang makin mekar," kata Presiden.

Karena itu, dia meminta agar tidak selalu menjawab keraguan itu dengan kata-kata, tetapi menjawab dengan bekerja dan memberikan bukti hasil kerja yang sesuai dengan target serta mampu menyejahterakan rakyat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis, di Istana Negara Jakarta melantik 34 menteri KIB II dan tiga pejabat setingkat menteri, yaitu Kepala BIN, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pelantikan berlangsung mulai pukul 14.00. Selain dihadiri oleh Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono, pelantikan itu juga disaksikan oleh Wakil Presiden Boediono dan Ibu Herawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com