Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Program Kerja Bu Menkes Endang

Kompas.com - 22/10/2009, 11:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kesehatan terpilih DR Endang Rahayu Sedyaningsih akan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, rumah sakit, dan puskesmas di Indonesia untuk menghadapi masalah penyakit menular yang sering dialami negara berkembang. Program itu akan diprioritaskan dalam tahun pertama kepemimpinannya di Departemen Kesehatan.

"Indonesia negara berkembang masih menghadapi penyakit atau masalah kesehatan yang biasa dialami negera berkembang seperti penyakit menular. Pada tahun-tahun pertama itu yang ingin ditangani," ucap dia saat jumpa pers di kediamannya di Kompleks IKIP, Duren Sawit, Jakarta, Kamis (22/10).

Endang menjelaskan, ia juga akan melaksanakan reformasi sektor kesehatan yang menjadi agenda Presiden. Selain itu, semua program yang baik untuk masyarakat selama kepemimpinan Siti Fadilah Supari seperti Jamkesmas akan dilanjutkan. "Saya kira semua program baik. Mungkin ada yang perlu difokuskan. Yang pasti good governance," jelas dia.

Menurut peraih Doktor Kesehatan Masyarakat di Harvard University itu, semasa kepemimpinan Siti Fadilah, Indonesia telah mendekati target MDG's. Hal itu ditunjukkan penurunan angka kematian ibu, kematian bayi, pengurangan persentasi gizi buruk, dan penyakit menular. "Ke depan target harus dicapai, bahkan dilampaui," tegasnya.

Kerja sama internasional

Lebih lanjut Endang menjelaskan, ia akan tetap menjalin kerja sama intenasional di bidang kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit menular yang sering dialami Indonesia. Namun, kerja sama itu harus transparan dan menguntungkan kedua belah pihak.

Selain itu, kata penulis buku berjudul Perempuan-perempuan Kramat Tunggak itu, ia akan berusaha memperpanjang usia harapan hidup di Indonesia. "Namun, orang-orang yang usia tua akan bertambah. Itu artinya jadi masalah baru. Kita harus sediakan layanan kesehatan untuk orangtua karena masalah-masalah kesehatan orangtua berbeda," jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com