Gamawan Fauzi, dulu Bupati Solok Kini Mendagri

Dengan naiknya Gamawan Fauzi yang memiiki  tiga anak, yakni Idola Prima Gita,  Gina Dwi Fachria, dan  Gian Gufran, maka tiba waktunya bagi para pamong sipil untuk menunjukkan bahwa kemampuan mereka sama sekali tidak kalah dengan para perwira tinggi ataupun purnawirawan TNI.

Munculnya  pejabat tertinggi berlatar belakang sipil di Depdagri ini diperkirakan tidak bisa lepas dari perubahan yang terjadi secara mendasar selama beberapa tahun terakhir ini .

Dahulu posisi gubernur --terutama  di provinsi-provinsi penting  seperti di pulau Jawa, selalu diisi oleh para perwira tinggi. Para pemilik bintang emas yang pernah memimpin Pemda DKI Jakarta antara lain adalah  Ali Sadikin, Tjokropranolo, Suprapto, Surjadi Soedirdja. Kemudian di Jawa Barat , para gubernur dengan latar belakang "tangsi" antara lain adalah Solihin GP dan Aang Kunaefi .

Kemudian di Jawa Tengah , gubernurnya antara lain Ismail, serta Mardiyanto. Di Jawa Timur ada nama Basofi Sudirman serta Imam Utomo. Di NTT, ada nama Ben Mboi, di Kalimantan Barat muncul nama  Kadarusno, serta Gatot Suherman di Nusa Tenggara Barat.

Namun sejak reformasi bergaung di tanah air tahun 1998 , peranan para jenderal atau purnawirawan  mulai surut, karena peranan dominan mereka mulai digantikan oleh orang--orang sipil,  baik yang berlatar belakang pamong praja seperti Gamawan Fauzi serta Fauzi Bowo  hingga politisi dari partai politik hingga para pengusaha.

Saat ini hanya tinggal beberapa orang gubernur yang berlatar belakang  militer, antara lain Bibit Waluyo di Jawa Tengah  serta Abraham Atururi di Papua Barat .

Karena perubahan situasi itulah, maka salah satu pertimbangan Yudhoyono dan Boediono mengangkat  Gamawan Fauzi adalah melanjutkan program "sipilisasi" itu di jajaran pemerintahan dalam negeri, apalagi mayoritas jajaran eselon satu kementerian yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Utara itu seperti  Sekjen, Dirjen sudah diisi oleh kalangan sipil pula.

Salah satu  tugas berat Mendagri selama lima tahun mendatang adalah bagaimana menyusun pola pendirian daerah otonomi daerah atau DOB mulai dari provinsi, kota hingga kabupaten. Sampai sekarang belum ada kebijakan yang jelas dan pasti di Depdagri tentang  berapa idealnya jumlah provinsi, kota, dan  kabupaten di tanah air.

Ketidakjelasan ini juga ditambah lagi oleh posisi DPR yang berhak mengajukan RUU pembentukan daerah-daerah otonomi baru itu. Ketiadaan pola atau "grand design"  pemekaran itu pernah mengakibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam satu kesempatan di Jakarta untuk mengusulkan agar dilakukan merger atau akuisisi terhadap daerah-daerah baru oleh " daerah induknya" yang ternyata tidak bisa menghasilkan apa pun juga, bahkan hanya menghabiskan  uang miliaran rupiah.

"Kalau perlu dilakukan merger atau akuisisi," kata Sri Mulyani ketika berbicara di depan sebuah forum  yang dihadiri Mendagri Mardiyanto serta para pejabat teras Depdagri saat membicarakan penyusunan  " grand design" pemekaran.

Setumpuk pekerjaan telah sampai di depan mata Gamawan Fauzi, dan kini tibalah saatnya bagi para pamong yang menjadi  pimpinan Depdagri bahwa mereka memang sudah pantas menggantikan peranan para jenderal  di departemen kunci ini.