Akbar: Masyarakat Harus Awasi Menteri dari Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat harus ikut mengawasi kinerja menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II mendatang. Hal itu karena  menteri yang dipilih oleh Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono kemungkinan mayoritas berasal dari partai politik.

"Pengawasan (kader partai dalam kabinet) oleh parpol akan menurun karena mereka ada kepentingan dalam kabinet. Masyarakat harus melakukan pengawasan," ucap politisi senior Partai Golkar, Akbar Tanjung, usai menghadiri silaturahmi Forum Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin ( 19/10 ).

Menurut Akbar, dengan mayoritas latar belakang partai dalam kabinet, SBY berharap mendapat dukungan di DPR dalam pengambilan kebijakan. Untuk lebih memperkuat di parlemen, SBY juga mengajak partai yang tak ikut dalam koalisi saat pemilu masuk dalam kabinet mendatang.

"Partai yang tidak berkoalisi dalam pemilu tapi ikut dalam kabinet tentu dapat memberikan dukungan dalam parlemen. Kita ketahui peran DPR sangat penting. Banyak produk DPR berkaitan dengan pemerintahan terutama pembuatan UU," kata dia.

Meskipun mayoritas menteri dalam kabinet berasal dari parpol, kata Akbar, diharapkan menteri dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mensukseskan visi Presiden lima tahun ke depan.

"Sudah ada kontak politik supaya menteri fokus menjalankan tugas. Dengan adanya kontrak, Presiden punya alasan untuk mengambil tindakan kepada menteri yang tidak memperlihatkan prestasi," tuturnya.