Reformasi TNI, Sudah Tuntas atau Masih Harus Berlanjut?

Bisa dikatakan, tambah Edy, proses reformasi internal yang menjadi tanggung jawab institusi tersebut telah sepenuhnya dijalankan secara konsekuen. Sayangnya, hal itu tidak diikuti dengan langkah dan komitmen serupa oleh pemerintahan sipil sejak pascareformasi.

Menurut Edy, bukan TNI yang seharusnya bertanggung jawab dan berperan aktif dalam meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan para prajurit mereka. Profesionalisme dan kesejahteraan hanya bisa ditingkatkan dengan dukungan penuh anggaran dari pemerintah, yang tentu saja disahkan oleh DPR.

”Kalau saya hitung-hitung, kebijakan untuk menaikkan gaji prajurit TNI rata-rata Rp 1 juta per tahun tidak bakal terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, keberanian untuk mengambil kebijakan macam itu akan sangat berdampak positif yang sangat besar,” ujar Edy.

Meski begitu, penyikapan berbeda tentang proses reformasi TNI disampaikan pemerhati militer dari sebuah lembaga swadaya masyarakat bidang penelitian sosial politik, Mufty Maakarim. Menurut dia, sejumlah kalangan yang mengklaim keberhasilan proses tersebut hanya melihatnya dari sejumlah indikator yang normatif.

Pihak-pihak itu mengklaim reformasi TNI melebihi ekspektasi dan bahkan berlangsung mendekati sempurna lantaran hanya melihatnya dari sebatas perubahan struktur, kebijakan legislasi, serta sejumlah hal normatif lainnya.

Hal seperti itu, menurut dia, sah-sah saja walau kemudian menjadi tidak lazim ketika kalangan yang mengklaim keberhasilan tersebut ”dibenturkan” dengan kondisi dan kenyataan lapangan, di mana sejumlah pelanggaran dan perilaku lama masih terus terjadi dan belum menunjukkan perubahan signifikan.

”Biasanya kalau (dalam praktiknya) terjadi penyimpangan, orang-orang yang mengklaim proses reformasi TNI telah berhasil tadi akan dengan gampang menyatakan penyimpangan hanya dilakukan oleh para oknum di lapangan,” tegas Mufty.

Padahal, jika ditilik lebih jauh, tambah Mufty, masih banyak pekerjaan rumah masa lalu serta agenda penting transisi demokrasi yang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan, terutama seperti dihadapi masyarakat di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan. (Wisnu Dewabrata)