Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan Relawan Ganyang Malaysia Diberangkatkan Mulai 9 Oktober

Kompas.com - 08/10/2009, 14:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) akan memberangkatkan 1.500 relawan ke Malaysia. Langkah ini dilakukan guna mempertahankan kedaulatan dan martabat bangsa. Dan juga untuk melindungi setiap warga negara Indonesia yang berada di Malaysia.

Koordinator Bendera Mustar Bona Ventura, mengutip Sekretaris Nasional Central Bureau (NCB)-Indonesia Brigjen Pol Halba Rubis Nugroho, mengatakan, setiap hari satu WNI meninggal di Malaysia. "Dan dalam tiga tahun terakhir, 1.421 WNI tewas di Malaysia karena penyiksaan dan pembunuhan. Hal itu tidak bisa didiamkan. Bendera pasti akan turun tangan dengan atau tanpa izin," ujar Mustar di Jakarta, Kamis (8/10).

Menurut Mustar, pihak Bendera tidak gentar walau Dewan Keamanan Nasional Malaysia telah menyiagakan keamanan di setiap perbatasan untuk menghadapi kedatangan relawan Bendera.

Bendera tetap akan memberangkatkan para relawan sesuai jadwal awal. Pemberangkatan relawan berjumlah 1.500 ini akan dilakukan secara bertahap melalui jalur masuk yang tidak pernah akan diduga oleh Malaysia. "Bisa melalui jalur udara, darat, dan laut. Tapi tidak bisa kita jelaskan secara rinci," ujar Mustar.

Pemberangkatan pertama dilakukan pada tanggal 9 Oktober. Pada waktu itu, Bendera akan memberangkatkan 200 relawan, dan diperkirakan sampai ke Malaysia pada tanggal 14 Oktober 2009.

Pemberangkatan berikutnya, 125 relawan pada tanggal 11 Oktober, 125 relawan lainnya pada tanggal 15 Oktober, 600 relawan pada tanggal 17 dan 19 Oktober, dan 400 relawan pada tanggal 22 Oktober. Dan pemberangkatan terakhir pada tanggal 25 Oktober, yaitu 50 tim medis.

Mustar mengaku aksi ini didukung  8.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di Malaysia. "Tercatat 8.000 TKI yang siap bergabung dan mendukung gerilya yang dilakukan oleh relawan Bendera," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

Nasional
Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Nasional
SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

Nasional
Anggota DPR Usul 'Money Politics' Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari 'Balik Modal'

Anggota DPR Usul "Money Politics" Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari "Balik Modal"

Nasional
Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Nasional
Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Nasional
Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Nasional
Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Nasional
Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Nasional
Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Nasional
Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Nasional
Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Nasional
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com